Jakarta - Sejumlah sekolah swasta yang dianggap sebagai institusi pendidikan elite mengungkapkan bahwa mereka tidak memerlukan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa mereka tidak akan memaksa sekolah-sekolah yang menolak program ini.
Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan bahwa temuan ini merupakan bagian dari proses penataan ulang atau refocusing penerima manfaat MBG. Penataan ini dilakukan untuk memastikan bahwa program gizi dari pemerintah lebih tepat sasaran. "Sedang kita hitung (target penerima manfaat setelah refocusing), nanti kami umumkan berikutnya. Yang jelas betul yang disampaikan bahwa kita sedang sisir misalnya sekolah-sekolah swasta, khususnya yang elite, itu kan tidak perlu MBG," ungkap Sudaryono dalam sebuah konferensi pers di BGN, Jakarta Pusat, pada hari Jumat (7/8/2026).
Komunikasi dengan Sekolah dan Orang Tua
Sudaryono menjelaskan bahwa BGN telah melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, komite sekolah, dan orang tua murid untuk memahami kebutuhan mereka terkait program MBG. Dari hasil komunikasi tersebut, ditemukan bahwa ratusan sekolah swasta menyatakan tidak memerlukan program ini. Sekolah-sekolah tersebut umumnya memiliki biaya pendidikan yang cukup tinggi.
"Kami komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua, dengan komite sekolah. Ada beberapa sekolah, ada sekian ratus yang sudah menyatakan tidak perlu. Rata-rata sekolah swasta yang memang, mohon maaf, mungkin biayanya juga cukup tinggi dan tidak memerlukan adanya MBG di sekolahnya," tambahnya.
Program MBG Tidak Akan Dipaksakan
Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memaksakan program MBG kepada sekolah-sekolah yang menyatakan tidak membutuhkan. Menurutnya, program ini harus diberikan kepada kelompok yang memang berhak dan memerlukan intervensi gizi dari pemerintah. "Intinya adalah ini demokratisasi gizi. Semua yang berhak menerima kita berikan, kecuali yang tidak mau," jelasnya.
Walaupun demikian, Sudaryono belum memberikan informasi mengenai jumlah pasti sekolah atau penerima manfaat yang akan terpengaruh oleh penataan ulang ini. Ia menyatakan bahwa data penerima masih terus berubah seiring dengan proses penyisiran dan pendataan yang dilakukan oleh BGN. "Data pastinya sudah ada, tetapi dinamis. Mungkin enggak bisa saya sampaikan di sini. Nanti kalau sudah final paling tidak kami bisa sampaikan," ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengungkapkan bahwa sekitar 8 juta penerima manfaat berpotensi dicoret dari daftar penerima MBG sebagai bagian dari proses refocusing. Penataan ini dilakukan agar intervensi gizi pemerintah lebih terfokus kepada kelompok yang paling membutuhkan dan untuk meningkatkan efisiensi anggaran.
Dalam simulasi awal BGN, salah satu kelompok yang dievaluasi adalah siswa sekolah menengah atas (SMA), khususnya mereka yang berasal dari keluarga mampu. Pemerintah menekankan bahwa penataan ulang ini tidak bertujuan untuk mengurangi layanan gizi, melainkan untuk memastikan bahwa program MBG lebih tepat sasaran berdasarkan kondisi sosial ekonomi penerima manfaat.
