Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, memperingatkan bahwa Indonesia dapat menghadapi konsekuensi serius jika memutuskan untuk memungut pajak dari kapal-kapal yang melintasi Selat Malaka. Kebijakan ini berpotensi mengganggu hubungan internasional dan perdagangan global.
Hasanuddin menjelaskan bahwa Selat Malaka merupakan jalur pelayaran strategis yang dilalui oleh banyak kapal dari berbagai negara. Jika Indonesia menerapkan pajak, hal ini dapat memicu reaksi negatif dari negara-negara lain yang mungkin merasa dirugikan. "Kita harus mempertimbangkan dampak dari kebijakan ini, karena bisa saja negara lain melakukan boikot terhadap Indonesia," ujarnya.
Dia menambahkan, pemungutan pajak di Selat Malaka dapat memicu ketegangan dan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya diskusi lebih lanjut dan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan yang berpotensi merugikan.
Dengan situasi ini, penting bagi pemerintah untuk mengevaluasi kembali rencana pemungutan pajak tersebut dan mempertimbangkan alternatif lain yang tidak akan merugikan hubungan diplomatik dan perdagangan Indonesia dengan negara lain.
