Para sekretaris jenderal (Sekjen) partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan mengadakan pertemuan untuk memperkuat komunikasi politik pada Kamis (13/8). Pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai agenda politik dan legislasi yang akan datang. Sekjen DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pertemuan ini dipimpin oleh Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, dan dihadiri oleh para sekjen partai dalam koalisi pemerintah.
Herman menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan setelah sekian lama para sekjen tidak berkumpul dalam satu forum. Dia menambahkan bahwa perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap masalah ekonomi nasional menjadi salah satu alasan pentingnya pertemuan ini. "Pertama tentu pertemuan itu untuk mempererat silaturahmi. Kami memang sudah lama tidak ada pertemuan," ujar Herman kepada wartawan.
Kesempatan untuk Bertukar Pandangan
Anggota DPR RI dari Fraksi Demokrat ini menekankan bahwa forum tersebut juga memberikan kesempatan bagi partai-partai koalisi untuk saling bertukar pandangan mengenai berbagai agenda politik yang akan dihadapi. Dia menyatakan perlunya kesamaan langkah agar koalisi tetap solid, meskipun setiap partai mungkin memiliki usulan dan pandangan yang berbeda. "Ke depan ada banyak agenda politik yang harus betul-betul disatukan. Satu barisan, satu ide, satu gagasan, meskipun barangkali nanti ada banyak usulan dan pandangan," jelasnya.
Herman juga memberikan apresiasi kepada Sugiono yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Dia menilai bahwa komunikasi antarpartai koalisi menjadi lebih terbuka dan cair setelah forum ini berlangsung. Mengenai kemungkinan pembahasan RUU Pemilu, Herman mengakui bahwa isu tersebut termasuk dalam daftar agenda politik yang mungkin dibahas bersama, namun menegaskan bahwa pertemuan tersebut belum membahasnya secara mendalam.
Agenda Legislasi yang Perlu Dibahas
Dia menambahkan bahwa masih banyak agenda legislasi lain yang bisa menjadi bahan pembahasan bersama, seperti UU Pilkada, UU Partai Politik, serta regulasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. "Ke depan tentu banyak agenda politik, ada Undang-Undang Pemilu, ada Undang-Undang Pilkada, mungkin juga Undang-Undang Partai Politik, kemudian undang-undang lain yang berkaitan dengan turunannya. Ada rekrutmen penyelenggara pemilu dan lain sebagainya," ungkapnya.
Herman menegaskan pentingnya penyamaan pandangan agar kepentingan semua partai dalam koalisi pemerintahan dapat terakomodasi dengan baik. "Ini harus disamakan supaya kepentingan seluruh partai-partai terakomodir dengan baik," pungkasnya.
