JAKARTA - Deddy Yevri Sitorus, yang menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, mengungkapkan rasa marahnya terkait laporan mengenai polisi yang memberikan uang kepada mahasiswa di Universitas Bung Karno (UBK) untuk mengubah arah demonstrasi menjadi audiensi dengan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka. "Fakta bahwa polisi yang memberikan uang menurut pengakuan mereka, itu betul-betul keterlaluan sih kalau menurut saya," ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (23/6).
Baru-baru ini, media sosial ramai dengan pengakuan Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, beserta rekannya yang mengklaim menerima suap dari pihak kepolisian, yang jumlahnya berkisar antara Rp 20 juta hingga Rp 30 juta, untuk mengalihkan demonstrasi dan bertemu dengan Wakil Presiden Gibran.
Manipulasi Gerakan Mahasiswa
Deddy menekankan bahwa selalu ada pihak yang mencoba memanfaatkan gerakan mahasiswa demi kepentingan pribadi. "Susah menghindarkan, dalam artian ada saja orang yang namanya free rider yang mencari kesempatan seperti kasus mahasiswa UBK ini," tuturnya.
Ia juga menambahkan bahwa PDI Perjuangan sempat dituduh sebagai pihak yang memanfaatkan aksi demonstrasi mahasiswa pada Senin (15/6) lalu. Namun, menurut Deddy, fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya. Ia menilai bahwa Wakil Presiden justru berusaha memanfaatkan situasi demonstrasi mahasiswa.
Fakta di Lapangan
"Kalau melihat kasus UBK itu, kan, terlihat bahwa memang yang menunggangi itu, ya, Mas Wapres begitu, kan," ungkapnya.
Perkembangan ini menambah sorotan terhadap dinamika antara mahasiswa dan pemerintah, serta bagaimana tindakan tertentu dapat memengaruhi jalannya aksi protes yang seharusnya bersifat independen.
