Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golongan Karya, Zulfikar Arse Sadikin, memberikan tanggapan mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan pentingnya menghormati keputusan MK sebagai bagian dari ketertiban konstitusi.
"Kita menghormati putusan MK soal ijazah Wapres Gibran. Putusannya kan jelas, bahwa MK menolak permohonan gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum atau PHPU terkait syarat pendidikan Wapres Gibran," ungkap Zulfikar, yang juga menjabat sebagai Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPP Partai Golkar, dalam pernyataannya pada Jumat (9/10).
Zulfikar, yang akrab disapa Bang Zul, menjelaskan bahwa keputusan MK dan pertimbangannya tidak dapat dijadikan dasar untuk memakzulkan Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden. "Kan pertimbangan MK jelas, tidak ditemukan bukti yang meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah di luar negeri yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan ijazah SMA. MK tidak menyatakan Gibran tidak memenuhi syarat," tambahnya.
Ia juga menekankan bahwa proses pemakzulan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945, sangat sulit dilakukan. "Karena itu pemakzulan atau impeachment sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945 sulit dilakukan," jelas Bang Zul.
Lebih lanjut, Bang Zul menguraikan bahwa ketentuan mengenai pemecatan atau pemakzulan presiden dan wakil presiden telah diatur secara jelas dalam Pasal 7A UUD 1945. "Bisa dimakzulkan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden," imbuhnya.
Bang Zul juga mengusulkan agar syarat pendidikan bagi pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum direvisi. "Pasal soal syarat pendidikan paling rendah SLTA ini kan sudah lebih dari dua puluh tahun lalu kita gunakan bagi para pejabat publik yang dipilih melalui pemilihan umum. Kita perlu merevisi ini agar adaptif dengan perkembangan zaman," katanya.
Ia menambahkan bahwa banyak anak muda Indonesia yang menempuh pendidikan di luar negeri dengan sistem pendidikan yang berbeda. "Karenanya, aturan syarat pendidikan ini harus mengakomodir talenta muda masa depan Indonesia tersebut," jelas Bang Zul.
Menurutnya, polemik mengenai ijazah sebaiknya diakhiri dan fokus diarahkan pada implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta mengawal pemerintahan Prabowo-Gibran hingga tahun 2029. "Mari curahkan energi bangsa ini untuk mengimplementasikan Asta Cita Presiden Prabowo dalam rangka pembangunan bangsa dan negara," tutupnya.