Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

RUU Perampasan Aset Dijadwalkan Disahkan Hari Ini, Komisi III DPR Apresiasi Dasco

RUU Perampasan Aset dijadwalkan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 19 November 2026 setelah mendapat persetujuan seluruh fraksi dan pemerintah pada pembahasan tingkat pertama. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak Agustus 2025.

D
dlilamndn
19 November 2026 21 pembaca
Habiburokhman mengapresiasi Sufmi Dasco Ahmad atas perannya dalam mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset hingga dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR.
Habiburokhman mengapresiasi Sufmi Dasco Ahmad atas perannya dalam mengawal pembahasan RUU Perampasan Aset hingga dijadwalkan dibawa ke rapat paripurna DPR.

Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dijadwalkan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI pada Kamis (19/11/2026). Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyebut pengesahan aturan tersebut menjadi penantian masyarakat selama 18 tahun.

"Insya Allah jam 09.30 ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi UU dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah 18 tahun dan kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," kata Habiburokhman kepada wartawan, Kamis (19/11/2026).

Habiburokhman secara khusus menyampaikan apresiasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang dinilai turut mengawal proses pembentukan regulasi tersebut sejak awal pembahasan.

Ia mengatakan Dasco telah meminta Komisi III DPR mempercepat proses legislasi RUU Perampasan Aset sejak Agustus 2025.

"Secara khusus kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam (Koordinator Bidang Politik dan Keamanan) Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," ujar Habiburokhman.

"Agustus 2025 beliau memanggil dan meminta kami pimpinan Komisi III untuk segera gas pol pembentukan UU Perampasan Aset," imbuhnya.

Dasco Kawal Pembahasan hingga Masa Reses

Habiburokhman juga mengungkapkan bahwa Dasco meminta Komisi III tetap melanjutkan pembahasan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), meskipun DPR sedang memasuki masa reses.

Selain itu, Dasco disebut memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama RUU tersebut dalam rapat Komisi III DPR.

"Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses dan beliau juga yang memimpin langsung pengambilan putusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," ujarnya.

Seluruh Fraksi Setuju RUU Dibawa ke Paripurna

Sebelum dijadwalkan disahkan, Komisi III DPR bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Rabu (18/11/2026).

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi menyatakan persetujuan agar rancangan aturan itu dibawa ke rapat paripurna untuk pengambilan keputusan tingkat II.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan dihadiri Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal serta Sari Yuliati.

Dari Komisi III DPR, hadir Ketua Komisi III Habiburokhman bersama Wakil Ketua Komisi III Rano Alfath dan Dede Indra Permana.

Sementara itu, pemerintah diwakili Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pemerintah Dukung Pengesahan RUU Perampasan Aset

Pemerintah menyatakan persetujuan agar RUU Perampasan Aset dilanjutkan ke rapat paripurna DPR. Pemerintah menilai mekanisme perampasan aset memiliki peran penting dalam penanganan tindak pidana korupsi maupun kejahatan lainnya.

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyampaikan apresiasi pemerintah atas penyelesaian pembahasan RUU tersebut pada tingkat pertama.

"Kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua guna pengambilan keputusan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia," ujar Eddy.

Dengan persetujuan seluruh fraksi DPR dan pemerintah pada pembahasan tingkat pertama, RUU Perampasan Aset dijadwalkan memasuki tahap pengambilan keputusan akhir dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (19/11/2026).

sumber : https://news.detik.com/berita/d-8759416/ruu-perampasan-aset-disahkan-hari-ini-komisi-iii-dpr-terima-kasih-ke-dasco

// Artikel Terkait