Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Roy Suryo Pertanyakan Legalisasi Ijazah Jokowi dalam Persidangan

Roy Suryo mempertanyakan legalisasi fotokopi ijazah S-1 Jokowi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia menyoroti nama dan masa jabatan dekan UGM yang menandatangani dokumen pada 2012 dan 2014. Sementara itu, saksi KPU menjelaskan ketentuan legalisasi serta mengakui tidak pernah memeriksa ijazah asli Jokowi secara langsung.

D
dlilamndn
19 November 2026 20 pembaca
Roy Suryo mempertanyakan keabsahan proses legalisasi fotokopi ijazah Jokowi saat menghadirkan saksi dari KPU dalam persidangan.
Roy Suryo mempertanyakan keabsahan proses legalisasi fotokopi ijazah Jokowi saat menghadirkan saksi dari KPU dalam persidangan.

Jakarta – Persidangan kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kembali menjadi sorotan. Terdakwa Roy Suryo mempertanyakan proses legalisasi fotokopi ijazah S-1 Jokowi oleh Universitas Gadjah Mada (UGM), khususnya terkait pejabat yang menandatangani dokumen tersebut.

Dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa menyebarkan informasi tidak benar mengenai ijazah Jokowi. Jaksa menjeratnya dengan Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan tersebut disusun secara subsider dengan sejumlah ketentuan dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), termasuk perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Jokowi sebelumnya telah hadir sebagai saksi dalam persidangan dan menegaskan bahwa ijazah S-1 miliknya asli. Ia juga memperlihatkan ijazah tersebut di hadapan majelis hakim. Namun, Roy Suryo menyatakan keberatan terhadap keterangan Jokowi.

Roy Suryo Soroti Nama Dekan yang Menandatangani Legalisasi

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada Rabu (18/11/2026), Roy Suryo mempertanyakan identitas dekan Fakultas Kehutanan UGM yang menandatangani fotokopi ijazah Jokowi untuk keperluan pencalonan pada 2012.

Pertanyaan tersebut disampaikan kepada mantan Kepala Bagian Teknis dan Hukum KPU DKI Jakarta, Binsar ST Siagian, serta ASN Sekretariat Jenderal KPU RI, Bagus Makawaru.

Binsar menjelaskan bahwa dokumen legalisasi tersebut ditandatangani oleh Prof Dr Ir Mohammad Na'iem. Namun, ketika ditanya mengenai tanggal penandatanganan, Binsar menyebut tidak terdapat tanggal yang tercantum dalam dokumen.

"Yang menandatangani itu adalah dekan Prof Dr Ir Mohammad Na'iem," kata Binsar.

"Tidak ada tanggalnya," jawabnya ketika ditanya mengenai pencantuman tanggal legalisasi.

Roy kemudian mempersoalkan masa jabatan Mohammad Na'iem sebagai Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Ia menyebut Na'iem hanya menjabat hingga pertengahan 2012 sehingga mempertanyakan kewenangannya apabila dokumen tersebut ditandatangani setelah masa jabatan berakhir.

"Karena Prof Dr Ir Mohammad Na'iem itu, ini penting, ini baru saya katakan di persidangan. Belum ada saya katakan di luar. Hanya menjabat dekan sampai dengan pertengahan tahun 2005-2012. Jadi nanti kalau ternyata Prof Dr Mohammad Na'iem, ini fakta persidangan, itu tanda tangan di situ sudah pertengahan tahun 2012, berarti seharusnya dia tidak berhak lagi menandatangani," ujar Roy.

Ia menyebut bahwa jabatan dekan selanjutnya seharusnya dipegang oleh Dr Satyawan Pudyatmoko.

"Karena dekan yang selanjutnya adalah, harusnya adalah Dr Satyawan Pudyatmoko, Sarjana Kehutanan. Mohon itu catatan, Yang Mulia," katanya.

Berdasarkan informasi dari situs resmi UGM, Mohammad Na'iem dilantik sebagai Dekan Fakultas Kehutanan pada 9 Oktober 2008 untuk masa jabatan 2008-2012. Sementara itu, Satyawan Pudyatmoko dilantik pada 8 Oktober 2012 untuk masa jabatan 2012-2016.

Legalisasi Ijazah Tahun 2014 Kembali Dipersoalkan

Roy juga menanyakan dokumen legalisasi ijazah Jokowi tahun 2014 kepada saksi Bagus Makawaru. Bagus menyebut nama pejabat yang menandatangani dokumen tersebut adalah Mohammad Na'iem.

"Dekan yang tanda tangan pada saat legalisir, Pak? Prof Dr Ir Mohammad Na'iem," jawab Bagus.

Roy kemudian menyampaikan keberatannya karena menurutnya, pada periode tersebut jabatan dekan seharusnya sudah dipegang oleh Satyawan Pudyatmoko.

"Itu yang tahun 2014. Mohon dicatat sebagai fakta persidangan. Saya nggak menyalahkan Anda, Mas Bagus, ya. Karena seharusnya dekan di situ yang tertanda harusnya adalah Dr Satyawan Pudyatmoko. Karena Dr Satyawan Pudyatmoko itu menjabat dekan mulai tahun 2012 pertengahan sampai dengan 2018," kata Roy.

Sebelumnya, Bagus telah menjelaskan bahwa keabsahan dokumen legalisasi mengacu pada petunjuk teknis yang berlaku di KPU. Ia menyebut dokumen yang tidak mencantumkan tanggal legalisasi tetap dapat dinyatakan sah berdasarkan ketentuan tersebut.

"Jadi dalam petunjuk teknis yang berlaku di KPU, untuk tanggal untuk legalisir, indikatornya itu kalau misalnya tidak ada tanggal, maka dinyatakan sah," jelas Bagus.

KPU Sebut Legalisasi 2014 dan 2019 Berbeda

Dalam persidangan yang sama, kuasa hukum Roy Suryo juga menggali keterangan Bagus mengenai perbedaan dokumen fotokopi ijazah Jokowi yang digunakan untuk pencalonan pada 2014 dan 2019.

Ketika ditanya apakah kedua dokumen tersebut memiliki legalisasi yang sama, Bagus mengaku mengingat adanya perbedaan.

"Seingat saya legalisirnya berbeda," jawab Bagus.

Ia menjelaskan bahwa perbedaan tersebut kemungkinan terlihat dari warna maupun pejabat yang membubuhkan tanda tangan pada dokumen legalisasi.

"Warna atau yang tanda tangan legalisir juga berbeda kalau nggak salah," katanya.

Namun, Bagus mengaku tidak pernah melihat ijazah asli Jokowi secara langsung. Dokumen yang pernah dilihatnya hanya berupa fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi.

Hal serupa disampaikan ketika kuasa hukum menanyakan apakah KPU pernah melakukan pemeriksaan langsung terhadap ijazah fisik Jokowi, baik kepada yang bersangkutan maupun ke lokasi lain.

"Tidak," ujar Bagus saat menjawab pertanyaan mengenai pemeriksaan fisik ijazah tersebut.

Persoalan legalisasi ijazah ini menjadi salah satu hal yang dipertanyakan pihak Roy Suryo dalam persidangan. Sementara itu, Jokowi sebelumnya telah memberikan kesaksian dengan menegaskan keaslian ijazah S-1 miliknya di hadapan majelis hakim.

sumber : https://news.detik.com/berita/d-8759449/perkara-legalisir-ijazah-jokowi-jadi-tanda-tanya-roy-suryo

// Artikel Terkait