Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan penjelasan mengenai kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh penting di Indonesia. Ia memastikan Prabowo telah mengetahui perkara tersebut setelah menerima laporan dari Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Dalam kasus ini, Bareskrim Polri disebut telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Yusril menyampaikan bahwa setelah menerima laporan, Presiden memerintahkan agar proses hukum terhadap perkara tersebut ditegakkan. Arahan itu kemudian disampaikan kepada Kapolri untuk ditindaklanjuti.
"Sudah barang tentu Presiden tahu karena dilaporkan oleh Kapolri kepada Beliau," kata Yusril dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Trinity Tower, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2026).
“Tapi betul-betul arahan dari Bapak Presiden agar hukum ditegakkan dan perintah itu langsung ditujukan kepada Kapolri dan Kapolri melaksanakan perintah itu dengan saksama,” sambungnya.
Penyadapan Diduga Sasar Menteri hingga Pengusaha
Menurut Yusril, dugaan aktivitas penyadapan tersebut telah berlangsung sejak 2025. Sasaran intersepsi disebut tidak hanya Presiden, tetapi juga sejumlah menteri, politikus, hingga pengusaha.
Ia menjelaskan bahwa komunikasi para tokoh tersebut diduga dipantau melalui telepon seluler maupun perangkat komunikasi lainnya.
“Dan sejumlah tokoh penting di negara kita ini telah diintersep atau disadap komunikasinya melalui handphone dan peralatan komunikasi yang lain, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, sejumlah politisi, dan sejumlah pengusaha,” terang Yusril.
Meski demikian, Yusril mengaku belum memperoleh informasi mengenai kemungkinan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut menjadi sasaran penyadapan.
“Saya belum tahu apakah Pak Wakil Presiden juga ikut disadap atau tidak,” imbuhnya.
Polisi Telusuri Kemungkinan Aktor Intelektual
Yusril menyebut penyidik Polri masih akan mengembangkan perkara tersebut untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk aktor politik.
Penyidik juga didorong untuk menelusuri tujuan penyadapan, pihak yang berkepentingan, serta kemungkinan adanya aktor intelektual yang berada di balik aktivitas tersebut.
“Mengenai untuk apa penyadapan ini digunakan, siapa yang berkepentingan, apakah ada aktor intelektual di balik penyadapan ini, itu masih wallahu a'lam bish-shawab, ya,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa sejumlah aspek dalam perkara tersebut masih dalam proses pendalaman. Karena itu, Yusril meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menjalankan pemeriksaan secara menyeluruh.
“Jadi beri kesempatan kepada penyidik Polri untuk melakukan penyidikan dengan saksama, dikembangkan kasus ini,” tandasnya.
sumber : https://kumparan.com