Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Waketum PAN: Insting Politik Tidak Cukup untuk Mengelola Negara

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa dalam negara demokrasi, pengelolaan negara tidak dapat bergantung pada insting, melainkan harus berdasarkan konstitusi dan mandat rakyat.

A
Adib Ahmad Rizaldi
26 August 2026 98 pembaca
Tanggapi Budi Arie, Waketum PAN Ingatkan Insting Tak Bisa Dipakai Buat Kelola Negara
Tanggapi Budi Arie, Waketum PAN Ingatkan Insting Tak Bisa Dipakai Buat Kelola Negara
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua Umum DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, menyatakan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk berbicara di negara demokrasi, termasuk menyampaikan insting dan asumsi seperti yang diungkapkan oleh Ketua Umum ProJo, Budi Arie Setiadi. "Memprediksi kondisi berdasarkan insting politik tidaklah dilarang. Pak Budi Arie berusaha membangun opini publik juga boleh saja," ujarnya kepada wartawan pada Rabu (26/8).

Budi Arie sebelumnya dalam sebuah video yang beredar, mengungkapkan pandangannya mengenai insting politik terkait percepatan pemilu yang dijadwalkan pada 2029. Menanggapi hal tersebut, Viva Yoga menegaskan bahwa pengelolaan negara tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan insting, melainkan harus mengacu pada konstitusi, mandat rakyat, dan indikator kinerja yang objektif.

Perbedaan Antara Insting dan Fakta

Viva Yoga menekankan bahwa insting politik tidak sama dengan fakta konstitusi. "Spekulasi politik berbeda dengan realitas politik. Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik harus dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan spekulasi politik," tegasnya.

Dia juga menyampaikan bahwa PAN merasa kurang tepat jika menyimpulkan bahwa Indonesia saat ini sedang menuju situasi seperti tahun 1998. Menurutnya, meskipun ada demonstrasi, ketidakpuasan publik, dan keresahan ekonomi, hal tersebut tidak serta merta menunjukkan bahwa Indonesia akan mengalami krisis seperti yang terjadi pada 1998. "Tahun 1998 pemerintahan mengalami penyakit komplikasi yang berat, di antaranya terjadi krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi yang sangat dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintahan," jelasnya.

Respons Terhadap Kritik dan Keresahan Publik

Viva Yoga menilai sikap Presiden yang terbuka terhadap kritik merupakan tindakan bijaksana dalam konteks demokrasi di Indonesia. "Kalau ada keresahan rakyat, pemerintah dipastikan mendengarkan. Kalau ada persoalan ekonomi, pemerintah pasti memperbaiki. Kalau ada ketidakpuasan publik, pemerintah pasti mengevaluasi," ujarnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini ada pihak yang sedang menganalisis kemungkinan politik ke depan, meskipun tidak merinci siapa yang dimaksud. Namun, dia menambahkan bahwa pemerintah saat ini lebih fokus pada penghitungan kebutuhan riil rakyat, seperti pangan dan lapangan kerja, daripada membahas isu-isu praktis terkait pergantian kekuasaan.

"Dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan bukan ditentukan oleh insting siapa pun. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi," kata Viva Yoga. Dia berharap agar ke depannya, energi politik bangsa dapat diarahkan untuk urusan kebangsaan, bukan sekadar membahas pergantian kekuasaan. "Energi politik bangsa sebaiknya digunakan untuk membantu pemerintah memperbaiki keadaan, bukan untuk mempercepat spekulasi tentang pergantian kekuasaan," pungkasnya.

// Artikel Terkait