Wakil Ketua Umum Partai Hanura, Patrice Rio Capella, menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 116/PUU-XXI/2023 menegaskan bahwa perubahan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) harus mempertimbangkan asas proporsionalitas. Ia juga menekankan bahwa pembahasan mengenai perubahan PT dalam revisi Undang-Undang Pemilu ke depan harus melibatkan partai-partai nonparlemen.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Rio sebagai respons terhadap usulan partai-partai pendukung pemerintah Prabowo Subianto yang mengusulkan agar ambang batas parlemen ditetapkan menjadi lima persen, dari sebelumnya empat persen. "Kami menghormati kesepahaman partai-partai koalisi pemerintah, tetapi pembahasan RUU Pemilu masih berjalan dan angka PT belum menjadi keputusan final," ujarnya melalui pesan tertulis pada Kamis (17/9).
Penjelasan Terkait Putusan MK
Rio menjelaskan bahwa putusan MK 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa angka PT empat persen untuk Pemilu 2024 tidak memiliki dasar rasional yang jelas. Dari situ, ia menilai bahwa seharusnya ambang batas untuk pemilu mendatang tidak lebih dari empat persen. "Logika hukumnya itu PT-nya tidak lewat empat persen dan tidak tetap empat persen," ungkapnya.
Perlu Evaluasi Formula dan Argumentasi
Dia menambahkan bahwa Hanura perlu mempertimbangkan formula dan argumentasi konstitusional yang digunakan sebelum mengambil sikap terkait besaran PT dalam RUU Pemilu. "Hanura perlu melihat formula dan argumentasi konstitusionalnya terlebih dahulu, karena MK memang meminta perubahan PT untuk Pemilu 2029 dilakukan dengan dasar rasional dan melibatkan partai nonparlemen," jelasnya.
Rio juga menyoroti pentingnya keterlibatan partai politik nonparlemen dalam pembahasan perubahan ambang batas parlemen. "Setahu aku sampai hari ini, partai nonparlemen tidak atau belum dilibatkan, mungkin setelah ini kita belum tahu," tuturnya.