Herman Khaeron, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, menyampaikan bahwa dirinya telah mendengar mengenai wacana yang beredar terkait syarat pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden. Wacana tersebut mengusulkan agar minimal ada dua fraksi dan maksimal tiga partai politik di parlemen yang terlibat dalam pengusungan tersebut.
Dalam pernyataannya kepada media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/9), Khaeron, yang akrab disapa Hero, menganggap bahwa usulan mengenai syarat minimal dan maksimal ini adalah suatu ketentuan yang dapat diterapkan dalam regulasi pemilu. "Itu saya kira ini sebuah konsep yang dianggap ideal," ujarnya.
Pembatasan Kandidat untuk Ruang Demokrasi yang Lebih Luas
Hero menjelaskan bahwa dengan adanya pembatasan minimal dan maksimal, jumlah kandidat yang akan muncul dalam pemilihan presiden di masa mendatang dapat menjadi lebih ideal. Ia menambahkan, "Bisa memberikan batasan supaya capres tidak terlalu banyak dan kemudian juga tidak membuat sempit para kandidat masih ada ruang demokrasi yang lebih luas untuk para capres-cawapres."
Namun, ia juga menekankan pentingnya untuk membahas berbagai opsi sebelum menetapkan syarat pencapresan dalam RUU Pemilu, agar jumlah kandidat yang muncul tidak terlalu sedikit atau terlalu banyak. "Bisa membuat simulasi capres tidak terlalu banyak dan juga tidak kemudian tidak memberikan ruang, terlalu sempit misalkan. Nah oleh karenanya apa yang harus diputuskan, nah, ini, kan, dibicarakan bersama," jelasnya.
Referensi pada Putusan Mahkamah Konstitusi
Di samping itu, Khaeron mengingatkan bahwa semua opsi yang terkait dengan syarat pencapresan harus berlandaskan pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menghapus ketentuan presidential threshold. "Pendapat yang tentu, kan, acuannya tetap bahwa Mahkamah Konstitusi, kan, nol persen. Nah, kalau nol persen, kan, terlalu banyak, tentu harus ada batasan," tuturnya.
Dengan demikian, diskusi mengenai syarat pengusungan capres dan cawapres diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang seimbang dan sesuai dengan prinsip demokrasi.