Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengajukan pergeseran anggaran sebesar Rp 3,6 triliun dari pos belanja modal ke belanja barang dalam pagu anggaran untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Usulan ini disampaikan oleh Asisten Utama Kapolri Bidang Perencanaan Umum dan Anggaran, Komjen Wahyu Hadiningrat, dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026.
Komjen Wahyu menjelaskan bahwa pagu anggaran Polri untuk TA 2027 ditetapkan sebesar Rp 139,19 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi untuk belanja pegawai mencapai Rp 61,11 triliun, belanja barang sebesar Rp 30,93 triliun, dan belanja modal sebesar Rp 47,14 triliun. Namun, pagu anggaran ini mengalami penurunan sekitar Rp 6,86 triliun atau sekitar 4,70 persen dibandingkan dengan alokasi anggaran Polri untuk TA 2026 yang mencapai Rp 146,05 triliun.
Dampak Penurunan Anggaran
Wahyu menambahkan bahwa penurunan anggaran ini berdampak pada dukungan belanja barang operasional. Beberapa kebutuhan yang mengalami kekurangan mencakup bahan bakar minyak dan pelumas, biaya listrik, pemeliharaan gedung, serta perlengkapan perorangan. Selain itu, terdapat tunggakan anggaran untuk bahan bakar minyak dan listrik, kebutuhan operasional daerah otonomi baru, rekrutmen dan pendidikan personel, serta dukungan untuk penanggulangan bencana dan pengamanan VVIP.
Proses Usulan Pergeseran Anggaran
Dalam pertemuan antara Polri, Kementerian Keuangan, dan Bappenas, disepakati bahwa jika kebutuhan belanja barang tidak dapat dipenuhi melalui tambahan anggaran, Polri dapat mengusulkan pergeseran dari belanja modal ke belanja barang setelah mendapatkan persetujuan dari DPR RI. Oleh karena itu, dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Polri mengusulkan pergeseran anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.
Wahyu menyatakan bahwa usulan pergeseran ini tidak hanya untuk mendukung tugas pokok dan fungsi Polri, tetapi juga untuk mendukung program-program prioritas nasional serta arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dukungan tersebut mencakup program ketahanan pangan, penanganan bencana, pembangunan jembatan, dan penyediaan hunian sementara, yang semuanya memerlukan anggaran yang cukup besar.
Komjen Wahyu memastikan bahwa usulan pergeseran anggaran ini tidak akan menambah total pagu anggaran, melainkan hanya menyesuaikan komposisi anggaran sesuai dengan kebutuhan Polri. Jika usulan ini disetujui, belanja barang akan meningkat dari Rp 30,93 triliun menjadi Rp 34,59 triliun, sementara belanja modal akan turun dari Rp 47,14 triliun menjadi Rp 43,48 triliun. "Kami mohon kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi III yang terhormat kiranya dapat menyetujui usulan penambahan atau pergeseran belanja yang kami ajukan pada penetapan alokasi anggaran Polri tahun anggaran 2027 dengan mempertimbangkan kebutuhan anggaran Polri untuk mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif," tutupnya.