Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mengajukan usulan untuk membentuk panitia khusus (Pansus) dalam rangka menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. MK telah menolak gugatan tersebut dengan alasan bahwa pemohon, Denny Indrayana dan sebelas orang lainnya, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pihak yang mengajukan gugatan bukanlah peserta Pilpres 2024. Selain itu, MK juga tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah SMA atau sederajat yang menjadi syarat untuk pencalonan. Menurut Eka Widodo, yang akrab disapa Edo, ketidakadaan bukti ijazah Gibran menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh lembaga negara yang memiliki kewenangan konstitusional dalam merespons putusan MK.
Edo menekankan perlunya verifikasi lebih lanjut oleh lembaga yang berwenang ketika terdapat pertimbangan dalam putusan yang menyangkut masalah ini. “Kalau memang masih ada persoalan faktual yang perlu dipastikan, lembaga negara yang memiliki kewenangan harus melakukan verifikasi secara objektif, transparan, dan berdasarkan bukti,” ujarnya.
Dia juga mengingatkan tentang Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur kemungkinan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden jika terbukti melakukan pelanggaran tertentu atau tidak memenuhi syarat. Selain itu, Edo juga merujuk pada Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian, termasuk peran DPR dalam menyatakan pendapat.
Menurutnya, DPR dapat membentuk Pansus untuk menindaklanjuti putusan MK terkait ijazah Gibran jika ditemukan masalah konstitusional. “DPR tentu memiliki instrumen pengawasan dan dapat menggunakan mekanisme yang tersedia dalam konstitusi. Salah satunya dapat melalui pembentukan Panitia Khusus apabila dipandang diperlukan untuk melakukan penyelidikan secara menyeluruh,” jelas legislator dari fraksi PKB tersebut.
Edo menegaskan bahwa tugas utama Pansus bukanlah untuk menghakimi atau mengambil alih kewenangan lembaga lain. “Tugas Pansus nantinya untuk mengklarifikasi dan memastikan fakta secara objektif menyikapi putusan MK terkait ijazah Gibran. Semua harus dibuktikan, bukan berdasarkan asumsi,” tambahnya.
Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa DPR bisa menggunakan mekanisme Pasal 7B UUD 1945 jika hasil pengawasan dan penyelidikan Pansus menunjukkan adanya masalah konstitusional terkait pemenuhan syarat Gibran sebagai Wakil Presiden. “Jika hasil kerja Pansus membuktikan ijazah tersebut tidak ada, DPR dapat merekomendasikan dan mengajukan perkara tersebut ke MK untuk diadili, lalu selanjutnya diserahkan kepada MPR untuk proses impeachment,” tutupnya.