Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Usulan Empat Pilar dari Mahasiswa UI untuk RUU Perampasan Aset

Mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan empat pilar penting yang perlu diperhatikan dalam RUU Perampasan Aset kepada Komisi III DPR. Usulan ini disampaikan dalam rapat di komple...

L
Lucas Fabian
28 October 2026 69 pembaca
Begini Usulan Mahasiswa UI untuk RUU Perampasan Aset
Begini Usulan Mahasiswa UI untuk RUU Perampasan Aset
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LK2 FHUI) mengemukakan empat pilar yang perlu menjadi perhatian Komisi III DPR dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Perampasan Aset. Ketua LK2 FHUI, Arvin Rumbiak, menyatakan bahwa pengaturan mengenai perampasan aset merupakan kebutuhan yang mendesak saat ini.

Empat pilar yang diusulkan meliputi mekanisme due process of law, peningkatan kekayaan tidak wajar, lembaga pengelola aset, serta perlindungan bagi pihak ketiga dan termohon. Mengenai mekanisme due process of law, Arvin menilai bahwa penggunaan upaya paksa sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diperbolehkan, seperti penyitaan dan pemblokiran yang dilakukan terlebih dahulu.

Namun, ia menekankan pentingnya permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan perampasan aset setelah tindakan tersebut dilakukan. Pilar kedua yang berkaitan dengan peningkatan kekayaan tidak wajar harus diperhatikan agar tidak melanggar hak asasi manusia (HAM) dan asas praduga tak bersalah yang dimiliki setiap individu.

Pilar ketiga mengusulkan pembentukan lembaga baru yang khusus mengelola aset hasil sitaan. Arvin menjelaskan bahwa berdasarkan riset yang dilakukan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) sering kali tidak dapat menjaga kondisi barang sitaan dengan baik. Lembaga baru ini diharapkan dapat fokus pada pengelolaan hasil perampasan aset agar tetap terjaga kondisinya.

“Apabila nanti misalnya permohonan perampasan aset tadi itu ditolak atau ternyata tidak terbukti dasarnya, ini berarti kan harus dikembalikan seperti kondisi semula begitu kepada termohon perampasan asetnya,” ujar Arvin. Pilar terakhir yang diusulkan adalah perlindungan bagi pihak ketiga dan termohon, di mana hak-hak termohon perampasan aset harus tetap dilindungi dan diberikan upaya hukum.

“Jadi, mungkin ada barang-barang, benda-benda bergerak terutama umumnya, yang mungkin nanti dapat terbawa dalam hal perampasan aset, ini harus diberikan upaya hukum juga terhadap pihak ketiga untuk dapat menyatakan bahwa barang tersebut adalah milik mereka, bukan milik termohon perampasan aset,” tambahnya.

// Artikel Terkait