JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mengungkapkan bahwa partainya akan mengajukan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar enam persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia bertemu dengan awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (24/9).
Said menjelaskan bahwa ide untuk menetapkan PT sebesar enam persen bukanlah hal baru, melainkan merupakan gagasan yang telah ada sejak lama. "PDIP dari awal memang inginnya enam persen. Ideal, lah," tuturnya, menegaskan bahwa usulan ini merupakan bagian dari visi partainya.
Perbandingan dengan Usulan Partai Lain
Lebih lanjut, Said menyebutkan bahwa usulan resmi dari PDIP mengenai PT ini masih lebih rendah dibandingkan dengan usulan Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, yang menginginkan ambang batas tujuh persen. "Kalau tidak keliru, ya, minta tujuh persen, Pak Surya Paloh. Iya, dong. Tujuh persen karena ingin menyeleksi partai-partai," ujarnya.
Tujuan Usulan Ambang Batas
Said menekankan bahwa tujuan PDIP dalam mengusulkan PT enam persen adalah untuk menciptakan keseimbangan antara keberagaman dan efektivitas di dalam parlemen. "Enam persen itu yang paling ideal untuk ukuran kultur kita, kebhinekaannya iya, kemudian penyederhanaan partai politiknya iya, efektivitasnya pasti," jelasnya.