Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Tuntutan Sanksi Keras untuk Korporasi Penyebab Kebakaran Hutan

Anggota DPR RI Arif Rahman mendesak perlunya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang setiap tahun, serta meminta sanksi tegas bagi korporasi ya...

R
Rangga Wijaya Kusuma
25 August 2026 94 pembaca
Legislator Minta Sanksi Tegas Bagi Korporasi yang Terbukti Sebabkan Karhutla
Legislator Minta Sanksi Tegas Bagi Korporasi yang Terbukti Sebabkan Karhutla
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menekankan pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi setiap tahun. Dalam pernyataannya kepada media pada Senin (24/8), Arif menyatakan, “Saya mendorong agar ada evaluasi serius terhadap penanganan Karhutla setiap tahunnya.”

Lebih lanjut, Arif mengungkapkan perlunya sanksi yang tegas bagi perusahaan-perusahaan yang terbukti melanggar aturan dan berkontribusi terhadap terjadinya karhutla pada tahun 2026. “Meminta sanksi yang tegas dan berat bagi korporasi yang terbukti melanggar aturan dan menyebabkan kebakaran,” ujarnya, menegaskan pentingnya tindakan tegas terhadap pelanggar.

Dampak Karhutla yang Meluas

Arif Rahman juga menyoroti dampak serius dari karhutla yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Ia menyatakan bahwa kebakaran tidak hanya merusak hutan dan lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat akibat asap yang dihasilkan. Ia khususnya menyoroti situasi di Kalimantan, di mana kebakaran meluas dan asapnya dapat menyebar hingga ke negara tetangga. “Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan yang lebih luas dan berpotensi memengaruhi hubungan diplomatik Indonesia,” tambahnya.

Pentingnya Pencegahan dan Pengawasan

Arif juga mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga harus memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan sejak dini. “Pencegahan harus diperkuat, pengawasan harus diperketat, dan siapa pun yang melanggar harus bertanggung jawab,” pungkasnya.

Data yang diperoleh dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 19 Agustus 2026 menunjukkan terdapat 1.487 titik panas (hotspot) di seluruh wilayah Kalimantan. Rincian tersebut mencakup 767 titik di Kalimantan Tengah, 441 titik di Kalimantan Barat, 315 titik di Kalimantan Selatan, 34 titik di Kalimantan Selatan, dan 17 titik di Kalimantan Utara. Luas area yang terbakar tercatat mencapai sekitar 202 ribu hektare dalam tujuh bulan pertama tahun 2026, di mana 95 ribu hektare di antaranya terjadi hanya pada bulan Juli, dengan sekitar 57 persen dari total tersebut berada di kawasan hutan. Pada 10 Agustus 2026, Indonesia telah mencatat 1.306 titik panas sepanjang bulan Agustus, meningkat sekitar 160 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

// Artikel Terkait