Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Tujuan Penyadapan terhadap Prabowo oleh Listyo Sigit dkk Masih Dipertanyakan

Motif dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pihak masih didalami aparat penegak hukum. Sejumlah pejabat dan politikus mempertanyakan tujuan penyadapan, sementara muncul dugaan adanya motif politik hingga indikasi makar yang masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

D
dlilamndn
05 November 2026 71 pembaca
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan sejumlah pejabat dan politikus di tengah proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan sejumlah pejabat dan politikus di tengah proses penyelidikan oleh Bareskrim Polri.

Jakarta – Tujuan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret mantan Kepala Staf Presiden (KSP) Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah pihak lainnya masih menjadi sorotan. Hingga kini, motif di balik tindakan tersebut masih didalami oleh aparat penegak hukum.

Polri sebelumnya menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal (illegal access). Ketiganya adalah Listyo Sigit Prabowo (LSP), yang menjabat sebagai KSP, Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta (AHN), serta Irjen Eko Hadi Santoso (EH).

Salah satu pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan adalah Presiden Prabowo Subianto.

"Diduga telah melakukan penyadapan ilegal terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (3/11).

Sugiono Pertanyakan Motif Penyadapan

Sekjen Gerindra Sugiono mempertanyakan maksud di balik dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Ia menegaskan bahwa tindakan penyadapan harus melalui prosedur ketat sesuai ketentuan undang-undang.

"Kalau berbicara soal intensi ya, niat, apa pun yang dilakukan, so kita sama-sama tahu bahwa penyadapan itu dilakukan lewat berbagai, lewat serangkaian proses yang membutuhkan keputusan pengadilan berdasarkan undang-undang kita," kata Sugiono di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Sugiono mengaku heran karena Presiden menjadi pihak yang disadap. Menurutnya, perlu ada penjelasan mengenai alasan dan tujuan tindakan tersebut.

"Dan sepanjang pengetahuan saya, penyadapan itu juga bukan sesuatu yang dapat dengan serta-merta dilakukan. Oleh karena itu, perlu juga dipertanyakan intensinya apa, kenapa Presiden sendiri yang disadap, ya," sambungnya.

Ia juga menanggapi pertanyaan mengenai penyadapan yang disebut hanya menyasar Presiden, bukan Wakil Presiden. Sugiono menilai hal tersebut menimbulkan pertanyaan besar di tengah masyarakat dan menyerahkan pengungkapan motifnya kepada aparat penegak hukum.

"Saya belum tahu, ya. Tapi yang pasti kemarin disampaikan bahwa penyadapan ini dilakukan kepada Presiden dan itu saja cukup untuk membuat sebuah pertanyaan besar di benak kita semua apa yang motif dari semua ini, kemudian ke mana arahnya. Dan seperti tadi saya bilang, kita tunggu saja hasil dari proses yang sedang berjalan," kata Menko PMK ini.

Yusril Sebut Ada Indikasi Makar

Di sisi lain, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa terdapat indikasi yang mengarah pada dugaan tindakan makar dalam kasus tersebut.

"Dari perkembangan penyelidikan dan penyidikan itu dapat ditarik kesimpulan sementara atau kesimpulan final bahwa terdapat tanda-tanda atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada tindakan makar seperti yang disebutkan di dalam Pasal 191 dan 193 KUHP," kata Yusril dalam konferensi pers di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh, dilansir detikSumut, Rabu (4/11/2026).

Menurut Yusril, penyidik Bareskrim Polri masih terus mendalami perkara tersebut. Dari pemeriksaan awal hingga penetapan tersangka, penyidik disebut telah mengantongi dua alat bukti permulaan yang cukup untuk perkara dugaan tindak pidana penyadapan dan intersepsi.

"Nah, ketika mulai dikembangkan, kan akan ketahuan ini motifnya untuk apa melakukan penyadapan, ke mana tujuan dari penyadapan itu, dan mulai ditemukan indikasi-indikasi bahwa tindakan ini mengarah kepada satu tindakan makar, paling tidak seperti yang diatur di dalam Pasal 193 dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional," jelas Yusril.

Benny Harman Duga Ada Motif Politik

Anggota Komisi III DPR RI Benny K Harman juga menduga terdapat persekongkolan politik di balik dugaan penyadapan tersebut. Ia menilai tindakan itu bukan penyadapan biasa, melainkan memiliki motif kekuasaan.

"Kasus penyadapan ini bukan penyadapan biasa, ya, tapi ini adalah penyadapan politik. Jadi, diduga kuat ini adalah penyadapan yang memiliki motif kekuasaan. Mengapa? Karena penyadapan dilakukan oleh organ negara yang merupakan bawahan Presiden, yaitu Kapolri," kata Benny Harman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Benny meminta Mabes Polri menyelidiki lebih jauh siapa pihak yang memerintahkan penyadapan tersebut. Menurutnya, tindakan itu tidak mungkin dilakukan hanya berdasarkan inisiatif pribadi Listyo Sigit.

"Dilakukan secara inkonstitusional karena pertama, Kapolri menyadap Presiden dan Istana itu harus diselidiki lebih lanjut, atas perintah siapa? Tidak mungkin ini inisiatif pribadi Listyo Sigit. Kalau ditanya apa kepentingan, apa motif pribadi beliau melakukan penyadapan? Ya. Itu kan ndak mungkin. Oleh sebab itu, Mabes Polri harus menanyakan lebih jauh, lebih dalam motifnya kenapa Kapolri melakukan penyadapan Istana dan Presiden, ini apa?" ujarnya.

Ia juga menyebut penyadapan terhadap presiden yang dilakukan secara inkonstitusional dapat dikategorikan sebagai perbuatan permulaan menuju tindakan makar. Namun, Benny menegaskan bahwa dugaan tersebut tetap harus diselidiki lebih lanjut.

"Kemudian, yang kedua, penyadapan itu di dalam perspektif hukum pidana, penyadapan yang inkonstitusional, penyadapan politis, penyadapan penyadapan kekuasaan, bisa dikategorikan sebagai perbuatan permulaan. Perbuatan permulaan atau permulaan perbuatan," kata Benny.

"Jadi permulaan perbuatan dari sebuah agenda yang dirancang oleh kelompok dan golongan tertentu. Untuk apa? Untuk meraih, merebut, merampas kekuasaan. Tetapi sekali lagi ini harus diselidiki secara mendalam, secara tajam oleh tim Mabes Polri," tambahnya.

Hingga berita tersebut ditulis, motif dan tujuan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo masih menjadi bagian dari proses pendalaman aparat penegak hukum.


sumber : news.detik.com

// Artikel Terkait