Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Transparansi PI 10 Persen di Proyek LNG Tangguh Ditekankan oleh Filep Wamafma

Senator Filep Wamafma mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan audit menyeluruh terkait Participating Interest (PI) 10 persen pada proyek LNG Tangguh di Papua Barat, menekankan pentingnya keadilan ek...

N
Naufal Akbar Abdila
07 September 2026 81 pembaca
Filep Wamafma: PI 10 Persen BP Tangguh Harus Transparan, Pertegas Manfaat Ekonomi Papua Barat Hingga 2055
Filep Wamafma: PI 10 Persen BP Tangguh Harus Transparan, Pertegas Manfaat Ekonomi Papua Barat Hingga 2055
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Senator dari Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, meminta agar Pemerintah Pusat segera melakukan audit menyeluruh mengenai Participating Interest (PI) 10 persen pada proyek LNG Tangguh yang berlokasi di Teluk Bintuni, Papua Barat. Menurutnya, isu PI 10 persen ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis antara pemerintah daerah dan operator migas, tetapi juga menyentuh aspek keadilan ekonomi, kepastian hukum, hak daerah penghasil, serta masa depan masyarakat Papua Barat.

“Perlu ada pengecekan soal apakah dalam perpanjangan Kontrak Kerja Sama (Production Sharing Contract/PSC) Tangguh sampai 2055 telah dilakukan penawaran PI 10 persen kepada BUMD Papua Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan? Hal ini penting untuk menjaga kepatuhan regulasi,” tegas Filep dalam pernyataannya.

Pentingnya Evaluasi Kontrak Kerja Sama

Filep mengungkapkan bahwa perpanjangan PSC Tangguh hingga 2055 merupakan momentum penting untuk mengevaluasi seluruh aspek hukum dan ekonomi dari proyek tersebut. Ia merujuk pada Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 yang mengatur tentang ketentuan penawaran Participating Interest 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi. Dalam pasal tersebut, terdapat pengaturan mengenai BUMD yang belum memperoleh penawaran PI 10 persen serta mekanisme penawaran saat perpanjangan kontrak kerja sama.

Lebih lanjut, Filep menjelaskan bahwa proyek Tangguh merupakan proyek migas yang sangat besar dan memiliki peran strategis bagi perekonomian nasional. Setelah Train 3 beroperasi, kapasitas produksi Tangguh mencapai sekitar 11,4 juta ton LNG per tahun. Ia menilai bahwa potensi ekonomi dari PI 10 persen sangat signifikan. “Kalau kita menggunakan kapasitas produksi sebagai ilustrasi, nilai ekonomi ekuivalen 10 persen produksi Tangguh dapat mencapai ratusan juta dolar AS per tahun, tergantung harga LNG dan struktur keekonomian PSC,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa angka tersebut belum dapat dianggap sebagai kerugian daerah sebelum dilakukan audit berdasarkan data lifting, harga, biaya produksi, pajak, government take, dan seluruh parameter PSC.

Audit Berbasis Data Diperlukan

Filep menegaskan bahwa pemerintah perlu melakukan audit yang berbasis data, bukan hanya sekadar perdebatan politik. Ia mendorong agar masalah ini diperiksa secara komprehensif, mencakup PSC awal Tangguh dan seluruh perubahannya, dokumen perpanjangan PSC hingga 2055, Plan of Development (POD), dokumen pembangunan dan pengembangan Train 3, serta seluruh dokumen dan korespondensi terkait PI 10 persen, data lifting, dan produksi Tangguh.

“Jangan sampai kita berdebat soal PI tanpa membuka dokumen kontraknya. Negara harus hadir dengan transparansi. Jika memang tidak ada kewajiban PI dalam kontrak tertentu, jelaskan dasar hukumnya. Tetapi jika terdapat kewajiban yang belum dilaksanakan, harus segera diselesaikan,” tegasnya.

Filep juga mengingatkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) tidak boleh dicampuradukkan dengan hak PI. Ia mencatat bahwa BP Tangguh telah menjalankan berbagai program sosial, termasuk pendidikan dan kesehatan, di sekitar wilayah operasinya. “Saya menghargai kontribusi sosial dan pendidikan BP Tangguh. Tetapi CSR memang berbeda dengan PI. Program pemberdayaan masyarakat bukan kepemilikan participating interest. Keduanya memiliki dasar, tujuan, dan konsekuensi hukum yang berbeda,” jelasnya.

Filep menekankan pentingnya melakukan audit hukum dan ekonomi terhadap implementasi PI Tangguh serta penghitungan transparan mengenai potensi manfaat ekonomi yang seharusnya diterima oleh Papua Barat. Ia berharap agar Pemerintah Pusat dan Papua Barat dapat menyusun skema PI 10 persen yang memastikan manfaatnya kembali kepada masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, perlindungan masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. “Kami berharap agar hukum ditegakkan dan manfaat sumber daya alam diberikan secara adil kepada daerah penghasil dan masyarakatnya,” pungkasnya.

// Artikel Terkait