Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Presiden Prabowo Capai 60,3 Persen

Survei terbaru dari Adidaya Institute menunjukkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai 60,3 persen meskipun dalam kondisi ekonomi yang menantang.

A
Aulia Rahmawati
16 October 2026 83 pembaca
Survei Adidaya Institute: Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Prabowo 60,3 Persen
Survei Adidaya Institute: Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Prabowo 60,3 Persen
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Survei nasional yang dilaksanakan oleh Adidaya Institute pada 15 hingga 21 September 2026 mencatat bahwa tingkat kepuasan responden terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mencapai angka 60,3 persen. Direktur Eksekutif Adidaya Institute, Rahman Toha Budiarto, menyatakan bahwa meskipun ada tekanan dari ekonomi global dan keterbatasan sumber daya, angka kepuasan ini masih tergolong tinggi.

Dari hasil survei, ketika responden ditanya mengenai kepuasan mereka terhadap kinerja Prabowo Subianto sebagai presiden, sebanyak 60,3 persen menyatakan puas, sedangkan 36,2 persen tidak puas, dan 3,5 persen tidak memberikan jawaban. "Temuan ini sekaligus menjadi pembanding bagi sejumlah survei lain yang menunjukkan penurunan kepuasan publik terhadap Presiden," ungkap Rahman saat merilis hasil survei di kantor Adidaya Institute, Jakarta, pada Kamis, 15 Oktober 2026.

Survei ini dilakukan secara tatap muka di 38 provinsi dengan melibatkan 1.240 responden yang dipilih secara acak menggunakan metode probability sampling dari 124 titik sampling yang tersebar di 122 kabupaten/kota. Margin of error survei ini adalah ±2,78 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Rahman menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang membuat kepuasan terhadap Presiden Prabowo tetap tinggi. "Pertama, mayoritas publik menilai kondisi pertahanan, keamanan, dan politik di bawah kepemimpinan Prabowo berjalan baik," katanya. Dia menambahkan bahwa 61,3 persen responden menilai pertahanan nasional (TNI) cukup kuat, 54,8 persen menilai keamanan dan ketertiban masyarakat terjaga, dan 53,5 persen menyatakan kondisi politik nasional cukup stabil.

Lebih dari setengah responden juga menilai kebebasan berpendapat baik (54,1 persen) dan pemerintah sudah bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi (54,0 persen). "Rasa aman dan stabilitas adalah fondasi. Publik melihat negara hadir menjaga keamanan dan ketertiban, politik relatif tenang, dan pemerintah serius memberantas korupsi. Di tengah situasi dunia yang tidak menentu, rasa aman seperti ini sangat dihargai masyarakat," jelas Rahman.

Kedua, gaya kepemimpinan Prabowo diterima baik oleh mayoritas publik. Sebanyak 51,3 persen responden setuju dengan gaya kepemimpinan Presiden. Dalam kelompok ini, kepuasan terhadap kinerja Presiden mencapai 88,7 persen. "Publik menyukai pemimpin yang tegas, berani mengambil keputusan, dan turun langsung mengawal programnya. Gaya kepemimpinan inilah yang membuat kepercayaan kepada Presiden tetap tinggi, bahkan ketika sebagian menterinya dinilai belum optimal," tambah Rahman.

Ketiga, dukungan terhadap Presiden datang dari berbagai lapisan masyarakat, dengan dukungan paling kuat berasal dari akar rumput. Kepuasan terhadap Presiden mencapai 71,3 persen di kalangan warga berusia di atas 61 tahun, 63,2 persen pada warga berpendidikan SD ke bawah, 62,7 persen pada perempuan, dan 62,4 persen pada masyarakat di Indonesia Timur. "Yang menarik, kepuasan paling tinggi justru datang dari warga yang selama ini sering merasa jauh dari pusat kekuasaan: warga lanjut usia, berpendidikan dasar, kaum perempuan, dan masyarakat Indonesia Timur. Ini menunjukkan kebijakan Presiden Prabowo dirasakan sampai ke bawah," kata Rahman.

Keempat, kepuasan terhadap Presiden semakin meningkat pada warga yang merasakan manfaat dari program unggulan pemerintah. Di antara responden yang merasakan dampak dari 10 atau lebih dari 17 program unggulan, kepuasan terhadap Presiden mencapai 90,7 persen. Sebaliknya, pada responden yang belum merasakan dampak satu program pun, angka kepuasannya hanya 34,2 persen. "Terlihat jelas betapa besar pengaruh program prioritas seperti MBG dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih terhadap kepuasan publik. Makin banyak program yang dirasakan warga, makin tinggi kepuasannya," ungkapnya.

Kepuasan tinggi juga terlihat pada kinerja pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran secara keseluruhan, yakni 55,6 persen. Sementara itu, responden yang tidak puas dengan kinerja Presiden Prabowo hanya 36,2 persen, sehingga selisih antara yang puas dan tidak puas mencapai 24,1 poin. "Kepemimpinan Presiden Prabowo masih menjadi penopang utama penilaian positif publik terhadap pemerintahan. Selama program prioritas terus dirasakan manfaatnya oleh warga, kepercayaan ini akan tetap terjaga," ucap Rahman.

Data survei juga mencatat tingkat kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, di mana 51,4 persen responden menyatakan puas, 44,8 persen tidak puas, dan 3,8 persen tidak menjawab. Direktur Politik dan Demokrasi Adidaya Institute, Ahmad Fadhli, menjelaskan bahwa survei ini juga memotret penilaian publik terhadap Kabinet Merah Putih. Hampir separuh responden (46,5 persen) menilai para menteri belum bekerja secara profesional, sedangkan 38,5 persen menilai sudah profesional.

"Ini indikator kuat bahwa kinerja para menteri belum memuaskan publik. Masyarakat bisa langsung menilai manfaat dari layanan masing-masing kementerian. Para menteri harus bekerja lebih keras lagi," ujar Rahman. Meskipun demikian, beberapa menteri tetap mendapatkan apresiasi. Tiga menteri yang paling banyak dinilai berkinerja baik dalam melayani masyarakat adalah Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman (13,5 persen), Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya (11,6 persen), dan Menteri Agama Nasaruddin Umar (10,8 persen).

Rahman menambahkan bahwa meskipun tren kepuasan terhadap pemerintah menurun, tingginya kepuasan terhadap Presiden menunjukkan bahwa publik masih memiliki harapan besar agar Presiden mempercepat penyelesaian persoalan rakyat. Pada saat yang sama, Presiden perlu mengevaluasi pelaksanaan program prioritas. "Tren ini menjadi sinyal bahwa pemerintah perlu mengevaluasi pelaksanaan program, meningkatkan mutu layanan, dan menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak pada rakyat," tutupnya.

// Artikel Terkait