JAKARTA - Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, hanya sekitar 50,1 persen warga yang mengaku puas dengan kinerja pemerintah. Survei yang dilakukan oleh Arawicaksa Institute menunjukkan bahwa 3,3 persen di antaranya merasa sangat puas, sementara 44,8 persen merasa tidak puas, termasuk 6,1 persen yang sangat tidak puas. Sebanyak 5,1 persen responden lainnya menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.
Menurut Rudi Hartono, peneliti senior Arawicaksa Institute, hasil ini menunjukkan bahwa hanya separuh warga yang merasa puas, di tengah banyaknya tantangan yang harus dihadapi pemerintah. Rudi menambahkan bahwa rendahnya tingkat kepuasan ini bukanlah hal yang aneh, mengingat pada awal pemerintahan Jokowi, tingkat kepuasan juga pernah berada di bawah 50 persen akibat kebijakan yang tidak populer, seperti kenaikan harga BBM bersubsidi.
Seiring dengan perbaikan ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang gencar, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi meningkat dan bertahan di kisaran 60-70 persen. Namun, Rudi mencatat bahwa pada masa pemerintahan SBY, tingkat kepuasan juga mengalami fluktuasi yang signifikan, tinggi di awal namun menurun di akhir periode kedua.
Rudi menjelaskan bahwa selisih antara masyarakat yang merasa puas dan tidak puas hanya sekitar 5 persen. Sementara itu, perbedaan antara mereka yang cukup puas (46,8 persen) dan kurang puas (38,7 persen) mencapai 8 persen, yang menunjukkan adanya tantangan serius bagi Prabowo untuk ditangani.
Persoalan Mendesak di Masyarakat
Masalah yang dianggap paling mendesak oleh masyarakat adalah stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, yang diungkapkan oleh 38,0 persen responden, diikuti dengan penyediaan lapangan kerja yang disampaikan oleh 21,2 persen. Rudi menyatakan bahwa kenaikan harga bahan pokok, termasuk beras, serta lonjakan harga komoditas pangan lainnya belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan.
Dia juga menekankan bahwa ketersediaan lapangan kerja masih menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama mengingat janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan selama kampanye Pemilihan Presiden 2024. Selain itu, isu pemberantasan korupsi juga menjadi perhatian masyarakat, dengan 10,7 persen responden menyatakan hal ini sebagai aspirasi mereka.
Rudi menambahkan bahwa publik menghargai upaya Prabowo dalam mengungkap kasus-kasus korupsi besar, termasuk yang melibatkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, masih ada keraguan terkait lambatnya pembahasan RUU Perampasan Aset.
Dia mencatat bahwa meskipun publik memberikan apresiasi tinggi terhadap program MBG di tahun pertama pemerintahan, terungkapnya kasus korupsi serta perubahan pimpinan BGN dalam waktu singkat menyebabkan dukungan publik berkurang. Secara keseluruhan, masyarakat masih menilai program MBG sebagai inisiatif yang baik dan diperlukan, tetapi banyak masalah terkait tata kelola dan kasus keracunan yang harus ditangani dengan serius.
Program-program prioritas lainnya, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), juga dinilai rendah dalam pencapaiannya, dengan skor 2,1. Target pembangunan 3 juta rumah rakyat mendapatkan skor 2,3, Sekolah Unggul Garuda 1,4, dan Kampung Nelayan Merah Putih 1,2.
Rudi menekankan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan program dari era sebelumnya, terlihat dari dukungan publik yang cukup tinggi terhadap program hilirisasi sumber daya alam, yang mendapatkan penilaian 4,7.
Survei Arawicaksa Institute dilaksanakan pada 3-8 Oktober 2026 dengan melibatkan 1200 responden yang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara tatap muka dengan responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei ini adalah ±2,89 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.