Pakar politik dan sistem kepartaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, menyatakan bahwa tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) menjadi salah satu penyebab utama banyaknya kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. "Pilkada bukan proses yang murah. Ketika seseorang maju sebagai kepala daerah, sering kali ada dukungan yang kemudian menimbulkan utang budi politik. Situasi inilah yang berpotensi mempengaruhi cara seorang kepala daerah menjalankan pemerintahannya," ungkap Ridho di Yogyakarta pada Selasa (14/7/2026).
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2026. Hingga pertengahan Juli, tercatat sebanyak 16 kepala daerah terlibat dalam kasus korupsi, termasuk yang terbaru melibatkan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, pada 10 Juli 2026.
Efek Domino dari Biaya Politik Tinggi
Ridho menjelaskan bahwa mahalnya biaya politik dapat menciptakan efek domino yang berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan. Jika proses rekrutmen politik membutuhkan dana yang besar, maka risiko penyalahgunaan wewenang saat menjabat akan semakin meningkat, termasuk potensi penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). "Kalau proses rekrutmennya sudah mahal, maka proses setelah menjabat juga berpotensi ikut mahal. Selama sistem politik masih memberikan ruang bagi biaya politik yang tinggi, risiko penyalahgunaan kewenangan akan tetap ada," jelasnya.
Pentingnya Integritas dan Reformasi Sistem
Walaupun demikian, Ridho menekankan bahwa integritas individu tetap menjadi faktor penentu utama di samping sistem administrasi yang ada. Ia berpendapat bahwa sistem yang baik tetap rentan diselewengkan jika tidak dijalankan oleh figur yang memiliki integritas. Untuk memutus mata rantai korupsi, Ridho mendorong pemerintah dan DPR untuk memanfaatkan momentum revisi Undang-Undang Pemilu serta Undang-Undang Partai Politik demi melakukan reformasi dalam sistem pendanaan politik.
Beberapa poin penting yang diusulkan antara lain adalah merancang mekanisme kampanye yang tidak bergantung pada pengeluaran dana besar, serta memperkuat pengawasan terhadap keuangan partai politik. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa rekrutmen penyelenggara pemilu dilakukan melalui mekanisme yang independen dan akuntabel. "Reformasi harus dilakukan secara menyeluruh. Selama biaya politik masih tinggi, potensi korupsi kepala daerah akan selalu menjadi ancaman bagi tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan melayani," tegasnya.
