Idrus Marham, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum DPP Golkar, menyampaikan apresiasi terhadap pidato Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan di depan MPR pada hari Jumat, 14 Agustus. Ia menyatakan bahwa pidato tersebut sangat mengesankan dan memiliki sifat yang realistis, karena didasarkan pada data serta proyeksi kinerja yang jelas.
Menurut Idrus, pidato Presiden Prabowo tidak hanya berisi laporan tentang capaian pemerintah, tetapi juga mengandung motivasi yang kuat. “Pidato beliau kuat membangun kepercayaan diri nasional bahwa Indonesia memiliki fondasi kuat untuk bertransformasi, bergerak maju, menyelesaikan semua pekerjaan rumah yang selama ini belum terselesaikan,” ujarnya.
Transformasi Ekonomi Menuju Kesejahteraan Rakyat
Dalam Sidang Tahunan MPR 2026, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki fondasi yang kuat untuk melakukan transformasi di berbagai sektor. Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi, investasi, reformasi kelembagaan, penataan BUMN, swasembada, hilirisasi, efisiensi pemerintahan, dan penguatan pengawasan sebagai bagian dari kebijakan strategis yang telah disusun.
Idrus menilai bahwa Presiden Prabowo menekankan bahwa seluruh transformasi yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah berupaya secara optimal untuk mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang produktif, kemandirian, dan daya saing bangsa demi mencapai tujuan tersebut.
Contoh konkret yang disampaikan oleh Presiden adalah peluncuran mandatori B50, yaitu bahan bakar yang mengandung 50 persen biodiesel berbasis sawit. Kebijakan ini bertujuan untuk menghentikan impor solar, yang sebelumnya mencapai 3–4 juta kiloliter per tahun. “Hal ini bukan sekadar tentang swasembada BBM, melainkan wujud nyata swasembada yang berbasis pada potensi sumber daya dalam negeri,” tegas Idrus.
Kemandirian Energi dan Kedaulatan Bangsa
Idrus menjelaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya kelapa sawit yang melimpah, dan selama ini ketergantungan terhadap minyak bumi dan impor sangat tinggi. Dengan penerapan program B50, sebagian kebutuhan energi diesel dapat dipenuhi dari bahan baku domestik, yang sekaligus menjadikan kekayaan alam sebagai dasar kedaulatan energi. “Dengan program ini, devisa tidak lagi tersedot ke luar negeri, melainkan berputar dan memperkuat ekonomi dalam negeri,” ungkapnya.
Idrus juga menguraikan empat lapisan makna dari pidato Presiden. Pertama, pidato tersebut mampu membangun kepercayaan ekonomi. Presiden tidak hanya menyatakan bahwa ekonomi tumbuh, tetapi menunjukkan bahwa pertumbuhan tersebut didukung oleh investasi dan penciptaan lapangan kerja. “Indonesia tidak cukup hanya menjadi pasar; Indonesia harus menjadi produsen, pemilik nilai tambah, dan pemain dalam rantai ekonomi global,” jelasnya.
Idrus menegaskan bahwa transformasi ekonomi harus berorientasi pada penguatan kedaulatan ekonomi dan mengurangi ketergantungan impor. Ia juga mencatat bahwa Presiden dengan jelas menyatakan bahwa pusat gravitasi kebijakan harus tetap pada rakyat. “Itu artinya efisiensi bukan efisiensi demi birokrasi; reformasi bukan reformasi demi organisasi; investasi bukan investasi demi angka; hilirisasi bukan sekadar membuka kreativitas ekonomi baru,” ujarnya.
Idrus menekankan bahwa semua kebijakan pemerintah harus bermuara pada kesejahteraan rakyat Indonesia. “Inilah yang membuat pidato tersebut mempunyai dimensi ideologis: pembangunan memperoleh legitimasi bukan karena pemerintah mampu menghasilkan banyak program, melainkan karena seluruh proses itu pada akhirnya meningkatkan harkat, daya hidup, kesempatan, dan kesejahteraan rakyat,” tuturnya.
Dengan memperhatikan substansi pidato Presiden, Idrus melihat adanya tekad yang kuat untuk mengubah nasib rakyat Indonesia. Ia menekankan bahwa cara negara bekerja, terutama para pembantu Presiden sebagai pelaksana kebijakan, harus dilakukan secara profesional dan optimal agar visi Presiden dapat terwujud untuk mengubah nasib rakyat.
