Michael F. Umbas, Ketua Umum DPP Arus Bawah Prabowo (ABP), mengungkapkan bahwa pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI serta DPD RI yang berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026, menyampaikan pesan penting mengenai keberadaan negara yang aktif dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.
Menurut Umbas, pidato tersebut bukan hanya sekadar laporan tentang capaian pemerintahan, tetapi juga menunjukkan arah transformasi Indonesia yang mulai diterapkan dalam bentuk kebijakan konkret. "Pidato Presiden Prabowo hari ini memperlihatkan bahwa pemerintah tidak ingin berhenti pada retorika. Ada keberanian mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan yang selama bertahun-tahun dianggap sulit, dan yang paling penting, keberpihakan kepada rakyat," ujarnya.
Tantangan Implementasi Kebijakan
Dia menambahkan bahwa tantangan selanjutnya adalah memastikan bahwa semua kebijakan transformatif tersebut benar-benar dirasakan oleh masyarakat dan dapat menghasilkan perubahan yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pidatonya di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Jakarta, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa selama 21 bulan atau 663 hari masa pemerintahannya, telah ada 121 kebijakan transformatif yang diambil untuk mengatasi berbagai masalah negara, termasuk isu-isu yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Presiden menegaskan bahwa meskipun banyak masalah yang belum sepenuhnya teratasi, pemerintah telah menunjukkan bahwa persoalan yang dianggap rumit dapat diurai dengan keberanian dalam mengambil keputusan, kerja keras, kehendak yang jelas, serta gotong royong dari seluruh elemen bangsa. Bagi ABP, pesan ini sangat penting karena pemerintahan Prabowo kini memasuki fase di mana dampak dari berbagai kebijakan besar harus semakin terasa di tingkat akar rumput.
Fokus pada Pembangunan Sumber Daya Manusia
Umbas menyatakan, "Ukuran keberhasilan bukan hanya berapa banyak kebijakan yang dibuat, tetapi seberapa besar manfaatnya dirasakan rakyat. Dan dampak positif itu mulai dirasakan. Karena itu, ABP akan terus mendukung sekaligus mengawal agar transformasi ini benar-benar sampai ke bawah." ABP juga menyoroti perhatian Presiden Prabowo terhadap pembangunan sumber daya manusia, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), perbaikan sekolah, penguatan ketahanan pangan, serta berbagai program yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa perbaikan gizi adalah fondasi pembangunan manusia Indonesia dan menegaskan bahwa anak-anak Indonesia tidak boleh belajar dalam keadaan lapar. Umbas menilai pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas kehidupan rakyat. "Anak-anak yang sehat, mendapatkan makanan bergizi dan pendidikan yang layak adalah investasi terbesar bangsa. Transformasi tidak boleh hanya terlihat dalam statistik. Transformasi harus hadir di meja makan rakyat, di sekolah, di layanan kesehatan, dan dalam terbukanya kesempatan kerja," ungkapnya.
Oleh karena itu, Umbas menekankan bahwa keberpihakan kepada rakyat kecil harus tetap menjadi fokus utama dalam kebijakan pemerintah, baik di bidang pangan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, maupun penciptaan lapangan kerja. Dia juga menilai bahwa keberanian pemerintah dalam melakukan pembenahan BUMN merupakan bagian penting dari agenda transformasi ekonomi nasional. Menurutnya, restrukturisasi BUMN harus diarahkan untuk menciptakan perusahaan yang lebih sehat, efisien, dan profesional serta memberikan kontribusi yang lebih besar kepada negara.
“BUMN harus benar-benar menjadi kekuatan ekonomi nasional. Struktur yang terlalu gemuk jangan sampai justru membebani dan membuat negara tidak efisien. Keberanian melakukan restrukturisasi patut didukung sepanjang arahnya jelas: memperkuat tata kelola, meningkatkan daya saing, dan memperbesar manfaat BUMN bagi negara dan rakyat,” tutup Umbas.
