Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Tindakan Pemeriksaan Nomor Rangka Kendaraan Tanpa Kewenangan Harus Dihukum

Anggota DPR Abdullah menegaskan bahwa pemeriksaan nomor rangka kendaraan oleh pihak yang tidak berwenang harus dikenakan sanksi pidana. Hal ini menyusul maraknya aksi memeriksa nomor rangka tanpa izin...

D
Doni Setiawan
21 August 2026 100 pembaca
Pelaku Cek Nomor Rangka Kendaraan Harus Dipidana
Pelaku Cek Nomor Rangka Kendaraan Harus Dipidana
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Anggota Komisi III DPR, Abdullah, menegaskan bahwa tindakan memeriksa nomor rangka kendaraan oleh individu tanpa kewenangan yang jelas, yang sering disebut dengan istilah ngolong, harus dikenakan hukuman. "Mereka yang tidak berwenang memeriksa nomor rangka kendaraan, tetapi tetap melakukannya, harus dipidana," ujarnya di Jakarta pada Kamis (20/8/2026).

Kasus Viral di Gelora Bung Karno

Abdullah, yang merupakan legislator di bidang penegakan hukum, merujuk pada kejadian ngolong yang baru-baru ini terjadi, salah satunya di area Gelora Bung Karno (GBK). Polda Metro Jaya saat ini sedang menyelidiki sebuah video yang viral, menunjukkan dua pria tidak dikenal yang diduga sedang memeriksa nomor rangka kendaraan roda empat yang terparkir di kawasan tersebut.

Dia juga menyatakan bahwa insiden serupa telah terjadi di berbagai lokasi lain, seperti tempat parkir, pusat perbelanjaan, rumah sakit, hingga apartemen. Abdullah mengingatkan bahwa jika nomor rangka berhasil diketahui oleh oknum yang tidak berwenang, maka data pribadi pemilik kendaraan dapat berisiko bocor. Hal ini berbahaya jika informasi tersebut digunakan untuk tindakan melanggar hukum.

Peringatan Terhadap Praktik Ilegal

Contoh yang diungkapkan Abdullah mencakup beberapa kejadian di mana diduga debt collector dan 'mata elang' menghentikan kendaraan di jalan untuk mencocokkan identitas kendaraan, termasuk nomor rangka, meskipun pemiliknya telah membeli kendaraan secara tunai atau sudah melunasi. "Ini bisa menjadi masalah pidana lagi," tambahnya.

Oleh karena itu, Abdullah meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak hanya mengungkap pelaku di lapangan, tetapi juga pihak yang menggunakan jasa penagihan tersebut. "Pihak leasing yang mempekerjakan terduga debt collector atau 'mata elang' ini juga harus diungkap ke publik dan tentu harus diberikan tindakan tegas, mulai dari sanksi administratif oleh Otoritas Jasa Keuangan hingga sanksi pidana," tegasnya.

Di sisi lain, Abdullah mengimbau agar tindakan memeriksa nomor rangka kendaraan secara sembarangan dihentikan, karena telah menciptakan keresahan di masyarakat. "Saya khawatir tindakan ilegal ini akan direspons masyarakat dengan kemarahan. Jika ini terjadi, kerugian, baik secara materiil maupun immateriil, akan semakin besar. Jadi, berhenti melakukan aksi ngolong itu," tutupnya.

// Artikel Terkait