Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Tiga Alasan KIPP-AKSI Mendesak Angket Terkait Ijazah Gibran

KIPP Indonesia bersama AKSI mendorong DPR untuk menggunakan hak angket terkait ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka. Tiga alasan utama disampaikan untuk mendukung langkah tersebut.

N
Naufal Akbar Abdila
14 October 2026 80 pembaca
3 Alasan KIPP-AKSI Ngotot Ajukan Angket Ijazah Gibran, Ternyata...
3 Alasan KIPP-AKSI Ngotot Ajukan Angket Ijazah Gibran, Ternyata...
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia, bersama dengan Aliansi Kolektif Sipil (AKSI), mendesak fraksi-fraksi di DPR untuk memanfaatkan hak angket mengenai ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tindakan ini dilakukan setelah mereka melakukan audiensi dengan anggota DPR dari fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, serta berkunjung ke kantor DPP PKS dan bertemu dengan legislator PKB, Muhammad Khozin.

Desakan ini muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Dalam putusan tersebut, MK tidak menerima permohonan diskualifikasi Gibran sebagai Wapres karena dianggap tidak memenuhi syarat pencalonan, tetapi juga menyatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah setara SMA.

Ray Rangkuti, perwakilan dari AKSI, mengemukakan tiga alasan utama yang mendorong mereka untuk meminta DPR menggunakan hak angket terkait ijazah Gibran. Pertama, dia menekankan bahwa MK dalam pertimbangannya menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA yang merupakan syarat pencalonan. Namun, belakangan ini, ada pihak-pihak yang mencoba mengaburkan makna putusan MK, seolah-olah hanya menyatakan tidak menemukan bukti, bukan berarti Gibran tidak memiliki ijazah.

“Nah, harus pertegas lagi itu karena orang sekarang seolah-olah mengambangkan bahwa MK itu seolah-olah mengatakan tidak menemukan, bukan, tidak memiliki ijazah,” ujar Ray.

Kedua, dia menambahkan bahwa pihak Gibran mulai menyatakan bahwa putra Presiden Joko Widodo itu memiliki ijazah, meskipun belum ada yang menunjukkan. Menurut Ray, KIPP-AKSI merasa forum hak angket dapat digunakan oleh keluarga Gibran untuk membuktikan kepemilikan ijazah SMA. “Kalau mereka memperlihatkan ijazah itu seperti di warung kopi, ya, siapa yang percaya. Kan, kira-kira begitu,” tuturnya.

Ketiga, Ray mengungkapkan adanya dugaan penyelundupan pasal dalam PKPU Nomor 19 Tahun 2023 setelah putusan MK mengenai ijazah Gibran. Dia berpendapat bahwa angket DPR bisa digunakan untuk menyelidiki dugaan tersebut, terutama terkait Pasal 18 Ayat 3 PKPU yang diduga dimanfaatkan untuk memuluskan pencalonan Gibran sebagai Wapres RI. “Pengalaman Pemilu dan Pilpres 2024 ini cukuplah bagi kita, ya, karena berefek bukan hanya kepada KPU-nya, tetapi juga ke pemerintah terpilih dan sekaligus ke bangsa dan negara ini,” pungkas Ray.

// Artikel Terkait