Tantangan Ekonomi Indonesia: Ketergantungan pada Pulau Jawa Masih Tinggi

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2026 mencapai 5,29 persen. Pulau Jawa tetap menjadi penyumbang terbesar bagi perekonomian nasional, dengan kontribusi mencapai 56,47 persen. Dominasi ini disebabkan oleh konsentrasi struktur ekonomi, industri, dan investasi yang masih terpusat di wilayah tersebut.

Konsep Indonesia-Sentris yang Memudar

Konsep ekonomi Indonesia-sentris pernah menjadi sorotan utama pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ide ini diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur yang masif di berbagai daerah, terutama di luar Pulau Jawa, dengan harapan untuk menarik investasi dan menciptakan industri baru. Namun, data terbaru dari BPS menunjukkan bahwa harapan tersebut belum sepenuhnya terwujud, karena lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi nasional masih berasal dari Pulau Jawa.

Dominasi Pulau Jawa dalam Pertumbuhan Ekonomi

Menurut data BPS, kontribusi pertumbuhan ekonomi dari masing-masing wilayah adalah sebagai berikut: Pulau Jawa 56,47 persen, Sumatra 22,50 persen, Kalimantan 8,15 persen, Sulawesi 7,28 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,84 persen, serta Maluku dan Papua 2,76 persen. Dominasi ini mengindikasikan bahwa meskipun ada upaya untuk mendiversifikasi pertumbuhan ekonomi, Pulau Jawa masih menjadi pusat utama.

Penyebab Ketergantungan pada Pulau Jawa

Beberapa ekonom berpendapat bahwa ketergantungan pada Pulau Jawa masih terjadi karena struktur ekonomi Indonesia yang belum banyak berubah selama bertahun-tahun. Bhima Yudhistira Adhinegara, Direktur Eksekutif CELIOS, mengungkapkan bahwa sektor perdagangan dan industri yang menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Selain itu, perekonomian di daerah lain juga tertekan akibat melemahnya sektor pertambangan, dan industri hilirisasi yang diharapkan menjadi penggerak baru mulai menghadapi tantangan, termasuk pemutusan hubungan kerja.

"Jadi sunset komoditasnya maka Jawa makin dominan. Selain itu, sentralisasi anggaran untuk program prioritas nasional turut memperuncing ketimpangan antar wilayah," ujarnya. Dengan berkurangnya pembangunan infrastruktur dan melemahnya prospek sektor usaha di daerah, investasi kembali terfokus di Pulau Jawa.

Solusi untuk Meratakan Pertumbuhan Ekonomi

Teuku Riefky, peneliti makroekonomi dan pasar keuangan di LPEM FEB UI, menilai ketimpangan ekonomi antardaerah sudah berlangsung lama. Meski pembangunan infrastruktur di luar Pulau Jawa terus dilakukan, aktivitas ekonomi seperti kawasan industri dan pusat manufaktur masih belum merata. Ia menyarankan agar pemerintahan yang akan datang mempercepat pembangunan infrastruktur, mulai dari akses transportasi hingga pengembangan kawasan industri baru di luar Pulau Jawa. Selain itu, pemerintah perlu memberikan insentif yang menarik bagi investor untuk menanamkan modal di luar Pulau Jawa.

"Pemerintah perlu lebih banyak membangun infrastruktur dan kawasan industri di luar Jawa," tegasnya.