Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Tanggapan Johan Rosihan DPR Terhadap Penyegelan 1.000 Ton Udang di Jawa Timur

Johan Rosihan, anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, memberikan tanggapan terkait penyegelan lebih dari 1.000 ton udang oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jawa Timur. Ia meminta penjelasan...

S
Salsabila Nur Azzahra
27 September 2026 70 pembaca
Johan Rosihan DPR Merespons Penyegelan 1.000 Ton Udang Oleh Ditjen PSDKP di Jatim
Johan Rosihan DPR Merespons Penyegelan 1.000 Ton Udang Oleh Ditjen PSDKP di Jatim
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Johan Rosihan, yang merupakan anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, memberikan respon terhadap tindakan penyegelan lebih dari 1.000 ton udang yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) di beberapa lokasi di Jawa Timur. KKP mengungkapkan bahwa mereka akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pendalaman jika terdapat indikasi ketidakpatuhan dalam perpajakan.

Johan menyoroti pentingnya kejelasan mengenai apakah penyegelan tersebut dapat dilakukan hanya berdasarkan indikasi. Ia menilai ini menjadi isu hukum yang menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, Johan meminta agar Dirjen PSDKP memberikan penjelasan yang transparan mengenai dasar hukum dan proses pemeriksaan yang mendasari tindakan penyegelan tersebut.

Transparansi dalam Pengawasan

Menurut Johan, kewenangan pengawasan merupakan bagian dari tugas KKP, namun pelaksanaannya harus dilakukan secara transparan, terukur, dan sesuai dengan prosedur hukum. Ia mengingatkan agar tindakan penegakan aturan tidak menimbulkan masalah baru bagi pelaku usaha dan masyarakat di sekitar. "Kewenangan pengawasan juga harus dijalankan secara transparan, terukur, dan sesuai prosedur hukum. Jangan sampai dalam proses penegakan aturan justru muncul persoalan baru bagi pekerja, pelaku usaha, pemasok, masyarakat sekitar maupun perekonomian daerah,” ujarnya kepada wartawan.

Johan juga meminta Dirjen PSDKP untuk mengungkapkan secara jelas dasar tindakan penyegelan, termasuk dugaan pelanggaran yang ditemukan, status barang yang diamankan, serta tahapan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Ia menekankan bahwa kejelasan informasi ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum terhadap barang dan kegiatan usaha yang sedang diperiksa.

Penegakan Hukum dan Perlindungan Ekonomi

“Karena itu, saya meminta KKP membuka secara terang: apa dugaan pelanggarannya, apa dasar tindakan penyegelannya, bagaimana status barang yang diamankan, dan bagaimana tahapan serta batas waktu penyelesaian pemeriksaannya," tambah Johan. Ia menggarisbawahi bahwa jika memang terdapat pelanggaran, maka proses hukum harus dilakukan dengan tegas. Namun, jika barang atau kegiatan usaha terbukti memenuhi ketentuan, kepastian hukum harus segera diberikan.

Johan menegaskan bahwa penegakan hukum seharusnya tidak mengabaikan keberlangsungan industri pengolahan dan kepentingan ekonomi masyarakat. Ia berharap pengawasan terhadap komoditas udang dapat melindungi pembudidaya dalam negeri tanpa menciptakan masalah baru bagi pekerja, pelaku usaha, dan perekonomian daerah. "Kepentingan utama kita adalah menjaga industri pengolahan tetap berjalan sekaligus memastikan pembudidaya udang dalam negeri mendapatkan pasar dan harga yang sehat. Jadi penegakan hukum dan perlindungan ekonomi masyarakat harus berjalan bersama,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada Selasa (22/9/26), KKP melalui Ditjen PSDKP telah mengamankan total 1.048 ton udang impor di berbagai wilayah di Jawa Timur.

// Artikel Terkait