Jakarta - Dalam sidang lanjutan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi pada Rabu malam, 23 September 2026, hakim-hakim memberikan catatan kepada KPU dan Bawaslu terkait gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 mengenai syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Tiga hakim Konstitusi terlibat dalam memberikan masukan tersebut.
Permintaan Penjelasan dari Hakim
Sidang ini merupakan agenda jawaban dari KPU sebagai Termohon, Bawaslu, dan Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara sebagai pihak terkait dalam gugatan PHPU nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Hakim Arsul Sani mengawali catatan dengan meminta KPU untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan pendidikan Gibran yang telah diverifikasi. Ia mempertanyakan apakah verifikasi tersebut hanya dilakukan pada dokumen penyetaraan atau mencakup keseluruhan dokumen yang ada.
Arsul Sani menyatakan, "Nah, ini kami mohon, Pak Ketua, ya, nanti dijelaskan lebih lebih lanjut, ya, karena saya juga belum tahu apakah akan ada persidangan lanjutan untuk pembuktian atau tidak, ini belum belum tahu, belum bisa diketahui dari sekarang." Ia juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai dokumen yang diverifikasi, termasuk apakah hanya surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan yang menjadi acuan.
Dialog antara Hakim dan KPU
Hakim Saldi Isra kemudian melanjutkan dengan bertanya langsung kepada KPU dan Bawaslu mengenai verifikasi persyaratan pendidikan Gibran. Ia menanyakan apakah KPU pernah berkunjung ke Dinas Pendidikan Nasional (Dipnas) untuk melakukan verifikasi. Ketua KPU, Mochammad Afifuddin, menjawab bahwa mereka tidak melakukan kunjungan tersebut karena sudah menerima surat keterangan.
Saldi menekankan, "Ini kan bukan soal tidak ada laporan, Pak. Kalau soal persyaratan, orang KPU daerah saja kalau dalam pemilihan kepala daerah kan datang ke mana-mana untuk verifikasi. Tapi ini KPU tidak datang, ya?" KPU mengonfirmasi bahwa mereka tidak pernah melakukan kunjungan ke Dipnas terkait verifikasi tersebut.
Saldi juga meminta KPU untuk menyerahkan semua dokumen pembahasan internal yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan Gibran, agar Mahkamah dapat memahami konteks yang lebih komprehensif. Ia menegaskan pentingnya dokumentasi tersebut untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
Selanjutnya, hakim Enny Nurbaningsih memberikan catatan mengenai norma Pasal 18 ayat 3 PKPU Nomor 19 tahun 2023, yang ia tanyakan apakah norma tersebut dibuat khusus untuk Pilpres 2024. Ia ingin mengetahui apakah ketentuan ini berlaku untuk semua pemilu atau hanya untuk pemilu mendatang.
Ketua MK, Suhartoyo, mengizinkan KPU dan Bawaslu untuk memberikan keterangan tambahan yang diminta oleh hakim dalam bentuk tertulis, namun juga membuka kemungkinan jika jawaban yang disampaikan di persidangan dianggap sudah cukup.
sumber : news.detik.com