Anggota Komisi XI DPR RI, Amin Ak, menegaskan bahwa laporan dari Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang dirilis pada 15 Oktober 2026 harus ditanggapi dengan serius oleh pemerintah dan regulator pasar modal. "Investor tidak perlu panik. Pemerintah, regulator, dan pelaku pasar harus menjadikannya momentum untuk berbenah,” ungkap Amin kepada wartawan pada Jumat (16/10).
MSCI menginformasikan bahwa keputusan akhir mengenai status pasar modal Indonesia akan diumumkan paling lambat pada Juni 2027, dengan periode konsultasi yang berlangsung hingga 30 April 2027. Jika hasil konsultasi menunjukkan adanya perbaikan dalam tata kelola dan fungsi bursa, MSCI akan meninjau kembali usulan tersebut.
Amin menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih menunjukkan kekuatan meskipun ada laporan sementara dari MSCI. Dia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi tetap terjaga, konsumsi domestik kuat, dan basis investor ritel semakin meluas.
Dia juga menekankan pentingnya bagi investor domestik, termasuk dana pensiun dan asuransi, untuk tetap tenang dan mempertimbangkan prospek jangka menengah dan panjang. "Kami ingin memastikan langkah-langkah perbaikan berjalan terukur dan berbatas waktu, termasuk kesiapan menghadapi arus modal jika usulan ini akhirnya diputuskan,” kata Amin.
Namun, Amin, yang berasal dari fraksi PKS, mengingatkan bahwa laporan MSCI tidak boleh dianggap sepele, terutama karena belum adanya penerapan konsisten dan penegakan hukum yang nyata oleh regulator di dalam negeri. Dia memberikan beberapa catatan penting terkait ulasan MSCI yang mengusulkan pasar modal Indonesia menjadi Standalone Market.
Pertama, OJK dan BEI perlu menunjukkan penegakan hukum yang terukur, dengan menindak dugaan perdagangan terkoordinasi secara transparan dan hasil yang dapat diverifikasi oleh publik. Kedua, keterbukaan struktur kepemilikan harus diterapkan dengan disiplin, termasuk pengungkapan pemegang saham di atas satu persen dan klasifikasi investor yang lebih rinci.
Ketiga, peta jalan untuk free float minimum 15 persen perlu disertai jadwal yang pasti serta sanksi yang jelas bagi emiten yang tidak mematuhi. Keempat, komunikasi dengan investor global harus dilakukan secara intensif, di mana regulator perlu aktif dalam mengikuti konsultasi MSCI dan memberikan data perkembangan reformasi secara berkala.
“Kami akan menggunakan fungsi pengawasan untuk meminta penjelasan OJK, BEI, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia," tambah Amin. Dia juga mengingatkan bahwa saat ini status Standalone Market dipegang oleh negara-negara seperti Argentina, Nigeria, dan Ukraina.
Amin menekankan bahwa tidak ada negara di kawasan Asia Pasifik yang berada dalam kategori Standalone Market. Dia mengingatkan bahwa Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan anggota G20, seharusnya tidak berada dalam kategori tersebut.
“Kepercayaan investor adalah modal pembangunan. Pasar modal yang transparan dan bersih bukan hanya tuntutan MSCI, melainkan juga kebutuhan kita sendiri untuk menarik investasi, memperdalam pasar keuangan, dan melindungi investor ritel,” tutup Amin.