Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Survei Vox Politica Menunjukkan Tujuh Menteri dengan Kinerja Buruk

Vox Politica Research merilis survei yang menilai kinerja menteri dalam Kabinet Merah Putih, mengungkapkan adanya kritik terhadap efektivitas kerja kementerian dan kemampuan pimpinan partai dalam mend...

N
Naufal Akbar Abdila
28 September 2026 72 pembaca
Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk
Vox Politica Merilis Tujuh Menteri Kinerja Buruk
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Vox Politica Research baru-baru ini mengeluarkan hasil survei nasional yang mengevaluasi kinerja para menteri dalam Kabinet Merah Putih serta ketua umum dan ketua harian partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Survei ini mengungkapkan sejumlah catatan kritis dari responden terkait efektivitas kerja kementerian dan kemampuan para pemimpin partai dalam mengarahkan dukungan terhadap program pemerintah serta menjalankan fungsi legislatif dan pengawasan di DPR.

Pelaksanaan survei dilakukan pada 15 hingga 25 September 2026 dengan metode wawancara telepon kepada 1.200 responden yang tersebar di 27 provinsi. Pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling, dengan margin of error sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Direktur Eksekutif Vox Politica Research, Fadhly Alimin Hasyim, menjelaskan bahwa hasil survei ini mencerminkan penilaian masyarakat terhadap pejabat publik, yang tidak hanya berfokus pada figur, tetapi juga mencakup integritas, manfaat program, ketepatan kebijakan, komunikasi publik, serta responsivitas pejabat.

Penilaian terhadap Kinerja Menteri

Fadhly menyatakan, “Survei ini merupakan potret persepsi masyarakat. Karena itu, hasilnya perlu ditempatkan sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan maupun partai politik, bukan sebagai vonis terhadap individu tertentu.” Dalam pertanyaan mengenai menteri yang dianggap memiliki kinerja paling tidak memuaskan, hasilnya menunjukkan Nusron Wahid dengan 41,5 persen, diikuti oleh Raja Juli Antoni 17 persen, Natalius Pigai 13 persen, Agus Andrianto 10 persen, Rini Widyantini 7 persen, Widiyanti Putri Wardhana 5,5 persen, Arifatul Choiri Fauzi 4 persen, dan 2 persen responden tidak tahu atau tidak menjawab.

Alasan ketidakpuasan responden terhadap kinerja menteri tersebut meliputi potensi korupsi sebesar 41,5 persen, program yang tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 31,5 persen, kebijakan yang dianggap kurang tepat 27,5 persen, komunikasi yang buruk 15,5 persen, serta tidak responsif 12,5 persen. “Data ini memperlihatkan bahwa responden memberikan perhatian serius terhadap integritas diri menteri dan seberapa jauh program pemerintah memberikan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat,” jelas Fadhly.

Tindakan yang Diharapkan terhadap Menteri

Survei juga menanyakan tindakan konkret yang perlu diambil terhadap menteri yang dinilai belum menunjukkan kinerja memuaskan. Hasilnya menunjukkan bahwa 67,5 persen responden memilih opsi untuk memberhentikan menteri dari jabatannya, 15,5 persen memilih untuk memindahkan tugas, 10 persen ingin mempertahankan, 5 persen berharap diberikan target perbaikan, dan 2 persen tidak tahu atau tidak menjawab. Fadhly menekankan bahwa angka tersebut mencerminkan preferensi responden, sedangkan keputusan mengenai pengangkatan atau pemberhentian menteri adalah kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto.

Dalam aspek legislatif dan pengawasan DPR, responden menyoroti lambatnya penyelesaian RUU Perampasan Aset sebagai persoalan utama, dengan 43,5 persen responden menyebutnya. Selain itu, responden juga mengungkapkan kekhawatiran mengenai lemahnya pemberantasan korupsi 23,5 persen, kurangnya pengawasan terhadap program prioritas pemerintah 18 persen, lemahnya pengawasan harga pangan dan kebutuhan pokok 10 persen, serta kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat sebesar 3 persen.

Fadhly menambahkan, “Temuan tersebut memperlihatkan bahwa penilaian responden terhadap partai politik pendukung pemerintah tidak hanya didasarkan pada dukungan terhadap kebijakan eksekutif saja.” Penilaian terhadap partai politik di DPR juga mencakup fungsi legislasi, pengawasan, dan kemampuan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam pertanyaan mengenai ketua umum atau ketua harian partai pendukung pemerintah yang dianggap kurang mampu mengarahkan partainya untuk mendukung keberhasilan program pemerintah dan menjalankan fungsi DPR, responden menyebut Zulkifli Hasan 31,5 persen, Bahlil Lahadalia 18,5 persen, Sufmi Dasco 16 persen, Muhaimin Iskandar 15 persen, AHY 8 persen, Surya Paloh 7 persen, Almuzzammil Yusuf 2 persen, dan 2 persen tidak tahu atau tidak menjawab.

Fadhly mengingatkan bahwa hasil survei ini harus dibaca sesuai dengan pertanyaan yang diajukan dan bukan sebagai peringkat objektif mengenai kualitas masing-masing tokoh politik yang namanya disebutkan dalam survei. Aspek yang menjadi perhatian dalam kementerian meliputi hasil program, integritas, ketepatan kebijakan, komunikasi, dan responsivitas. Sedangkan untuk partai politik, perhatian responden meliputi fungsi legislasi, pengawasan, serta kemampuan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Pesan utama yang dapat dibaca dari survei ini adalah adanya tuntutan responden terhadap peningkatan kinerja pemerintahan, integritas pejabat publik, efektivitas program, serta pengawasan politik yang berjalan efektif. Temuan survei ini diharapkan menjadi bahan evaluasi, sementara keputusan mengenai pejabat maupun arah kebijakan tetap berada pada institusi yang memiliki kewenangan,” pungkas Fadhly.

// Artikel Terkait