JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak hanya berfokus pada penerimaan, tetapi juga memahami kondisi perekonomian serta perilaku wajib pajak. Pemahaman tersebut dinilai penting agar kebijakan perpajakan yang diambil sesuai dengan kondisi di lapangan.
Menurut Suahasil, DJP perlu mampu membaca perkembangan ekonomi Indonesia dan menerjemahkannya menjadi kebijakan yang tepat. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung terciptanya sistem perpajakan yang kredibel, adil, sekaligus mampu menopang pembiayaan negara secara berkelanjutan.
"Kita membutuhkan DJP yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat," katanya.
Empat Pejabat DJP Masuk Daftar Pelantikan
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil saat melantik 14 pejabat Kementerian Keuangan. Dari jumlah tersebut, empat orang merupakan pejabat eselon II di lingkungan DJP, sementara dua lainnya mengisi posisi Sekretaris dan Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
Empat pejabat DJP yang dilantik adalah Agung Krisdiyanto sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan, serta Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.
Selanjutnya, Ihsan Priyawibawa dipercaya sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara. Sementara Ani Natalia dilantik sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Papua, Papua Barat, dan Maluku.
Adapun Teddy Suhartadi Permadi menempati posisi Sekretaris Pengadilan Pajak dan Bismar Fahlerie sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Pajak.
Suahasil mengatakan pelantikan pejabat bukan sekadar langkah untuk mengisi posisi yang kosong. Menurutnya, pergantian maupun pengisian jabatan merupakan bagian dari upaya pengembangan organisasi Kementerian Keuangan.
"Ada yang promosi, ada yang mutasi. Ini adalah bentuk dari komprehensifnya pemahaman kita terhadap pelantikan hari ini. Ini adalah upaya berkelanjutan agar organisasi kita terus bergerak dan berkembang dan mampu menjawab tantangan yang kita hadapi," ujar Suahasil.
Baperjakat Jadi Bagian dari Proses Mutasi dan Promosi
Suahasil menjelaskan pelantikan tersebut juga merupakan penyempurnaan dari pelantikan yang telah dilakukan sebelumnya. Prosesnya mengacu pada laporan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kementerian Keuangan.
Menurut Suahasil, Baperjakat memiliki peran dalam penerapan merit system di lingkungan birokrasi Kemenkeu. Melalui proses tersebut, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan rekam kinerja dan karakteristik pegawai.
"Baperjakat dilakukan dengan proses yang berjenjang, dari proses talent management yang melihat kinerja melihat karakteristik setiap pegawai Kementerian Keuangan dan memasukkannya ke dalam talent management," ujar Suahasil. (DDTCNews)
Penerimaan PPN Dalam Negeri Tumbuh 53,9%
Dalam perkembangan penerimaan negara, PPN dalam negeri tercatat mengalami pertumbuhan 53,9% dengan realisasi mencapai Rp314,8 triliun sepanjang Januari hingga Agustus 2026.
Suahasil menyebut pertumbuhan tersebut salah satunya berkaitan dengan manajemen restitusi pada sektor perdagangan besar BBM. PPN dalam negeri juga menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak hingga Agustus 2026 dengan kontribusi 22,3%.
"PPN dalam negeri tumbuh tinggi secara kumulatif karena termasuk manajemen restitusi yang tadi saya sampaikan," ujar Suahasil. (DDTCNews/Kontan)
Kemenkeu Pertahankan Outlook Defisit APBN 2,85%
Kementerian Keuangan masih mempertahankan optimisme bahwa defisit APBN 2026 dapat dijaga agar tidak melampaui outlook sebesar 2,85% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Plt. Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardiyanto mengatakan kondisi APBN masih relatif stabil dan memiliki kemampuan untuk meredam dampak gejolak ekonomi maupun geopolitik.
"Dijelaskan juga oleh Pak Menteri, kita memiliki buffer yang kuat untuk mitigasi terhadap gejolak geoekonomi dan geopolitik. Jadi, outlook defisit 2,85% dari PDB ini masih menjadi baseline pemerintah," ujarnya. (DDTCNews)
BPK Mulai Periksa Laporan Keuangan Danantara
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga mulai melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan Danantara tahun 2025.
Pemeriksaan tersebut meliputi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Danantara Asset Management (DAM), Danantara Investment Management (DIM), serta seluruh BUMN yang berada di bawah naungan Danantara.
"BPK berkomitmen mengawal tata kelola dan akuntabilitas BPI Danantara sebagai fondasi pelaporan keuangan yang berkualitas," ujar Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo. (DDTCNews)
Harga Komoditas Berpengaruh pada Penerimaan dan Belanja
Suahasil juga menyoroti perkembangan harga komoditas dunia, termasuk minyak mentah, batu bara, dan nikel. Kenaikan harga komoditas tersebut dapat memberikan dampak terhadap penerimaan perpajakan.
Namun, pemerintah juga perlu memperhitungkan potensi peningkatan belanja yang dapat muncul bersamaan dengan kenaikan harga komoditas tertentu. Salah satunya adalah belanja subsidi energi.
"Kalau [harga] minyak brent itu naik, maka bukan subsidi saja yang naik, tapi penerimaan juga ada kenaikan. Tapi kita mesti waspadai," katanya. (DDTCNews)
Pengaduan Perpajakan Tetap Bisa Disampaikan
Suahasil memastikan masyarakat maupun pegawai internal Kementerian Keuangan tetap dapat menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran, kecurangan, korupsi, ataupun penyuapan di lingkungan Kemenkeu.
Suahasil menyampaikan bahwa dirinya tidak membuka kanal pengaduan khusus seperti Lapor Pak Menkeu yang sebelumnya pernah digunakan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Meski demikian, masyarakat tetap dapat menggunakan kanal pengaduan yang telah tersedia di Kementerian Keuangan maupun unit eselon I, termasuk DJP dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pengaduan yang masuk melalui kanal resmi tersebut tetap akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
sumber : news.ddtc.co.id