Jakarta - Pertumbuhan industri pangan di Indonesia semakin pesat dengan kontribusi ekonomi yang mencapai Rp 4.760 triliun setiap tahunnya. Dalam menghadapi tantangan menjaga keamanan produk dari 4,2 juta pelaku usaha, mulai dari skala mikro hingga 46 ribu industri besar, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI harus bekerja keras. Dalam rangka memperingati satu dekade Program Manajemen Risiko (PMR), Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar, mengungkapkan adanya perubahan paradigma yang signifikan dalam pengawasan keamanan pangan di Indonesia.
Taruna Ikrar menjelaskan bahwa pengawasan yang sebelumnya berfokus pada produk kini telah beralih ke pendekatan pencegahan berbasis risiko. "Dengan program manajemen risiko ini, kita beralih bagaimana mencegah risiko. Nah dengan konteks itu, maka saya yakin program PMR atau program manajemen risiko ini, yang nanti detailnya akan dijelaskan mungkin oleh bidang terkait ya," ujarnya saat memberikan sambutan di Gedung BPOM RI, Jakarta, pada Selasa (30/6/2026).
Peningkatan Kebijakan Keamanan Pangan
Dia menambahkan bahwa kebijakan BPOM tidak hanya bertujuan untuk mempertahankan keamanan pangan, tetapi juga untuk memperkuat program manajemen risiko agar lebih komprehensif. "Tapi yang jelas kebijakan badan POM pertama bukan hanya mempertahankan, tetapi bagaimana program manajemen risiko ini semakin kuat, semakin utuh," sambungnya.
Melihat keberhasilan program ini, Taruna berencana untuk mengusulkan konsep PMR kepada Presiden guna memperkuat keamanan pangan dalam program prioritas nasional, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dianggap penting mengingat meningkatnya kasus keracunan makanan yang terjadi, terutama pada anak-anak sekolah. "Bahkan kami berpikir untuk program manajemen risiko ini, akan kita sumbangkan untuk negara untuk melaporkannya ke Bapak Presiden untuk diterapkan di program makan bergizi gratis," tuturnya.
Implementasi di Koperasi dan Jemaah Haji
Dia menekankan bahwa dengan beralih ke program manajemen risiko yang lebih fokus pada pencegahan, diharapkan kejadian-kejadian yang tidak diinginkan dapat diminimalisir. "Nah kalau kita alihkan dengan program manajemen risiko yang berbasis memfokus pada pencegahan, maka tentu kejadian yang tidak diinginkan tadi atau kejadian-kejadian luar biasa bisa kita tekan. Dan itu salah satu logika kenapa kita berharap program manajemen risiko ini insyaAllah akan kita juga usulkan supaya ini bisa menjadi penguatan kita," lanjutnya.
Selain untuk program Makan Bergizi Gratis, pendekatan pengawasan preventif ini juga direncanakan untuk diterapkan pada 83.000 Koperasi Merah Putih di desa-desa, terutama yang mengelola fasilitas penyimpanan dingin untuk produk seperti daging, bakso, tahu, dan tempe. BPOM juga berperan dalam pengawasan pangan steril bagi jemaah haji dan umrah Indonesia yang mencapai 2 juta orang setiap tahunnya.
Melalui peringatan satu dekade PMR ini, BPOM berharap para pelaku industri pangan tidak lagi bersikap 'kucing-kucingan' dan lebih proaktif dalam menjaga kualitas dan keamanan produk. "Sebab bagi BPOM, memastikan keamanan pangan merupakan pilar fundamental bagi ketahanan nasional. Kunci utama kemandirian suatu bangsa itu adalah kemandirian pangan. Setelah itu baru kemandirian energi, kemudian selanjutnya kemandirian yang lain," pungkasnya.
