Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Sorak Sorai Massa Aksi, Pimpinan DPR Berkomitmen Selesaikan RUU Perampasan Aset

Ribuan peserta aksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, bersorak gembira setelah pimpinan DPR RI menyampaikan komitmen terkait RUU Perampasan Aset pada Kamis (27/8).

P
Patrick Jonathan
28 August 2026 87 pembaca
Massa Aksi Bersorak, Pimpinan DPR Janji RUU Perampasan Aset Rampung
Massa Aksi Bersorak, Pimpinan DPR Janji RUU Perampasan Aset Rampung
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Ribuan orang yang berunjuk rasa di kawasan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, merayakan setelah mendengar isi surat komitmen dari pimpinan DPR RI mengenai penyelesaian RUU Perampasan Aset pada Kamis (27/8). Surat tersebut dibacakan oleh Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono, yang akrab disapa Botok, dari atas mobil komando yang terparkir di depan gerbang utama gedung DPR.

Botok menjelaskan bahwa surat tersebut merupakan hasil dari audiensi yang dilakukan dengan pimpinan DPR RI di dalam gedung parlemen. Surat itu menggunakan kop resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan berjudul "Surat Komitmen Penyelesaian Pembentukan RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Menjadi Undang-Undang".

Komitmen DPR dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam surat tersebut, DPR menilai bahwa pembentukan RUU Perampasan Aset adalah agenda legislasi yang sangat penting untuk memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi serta pemulihan aset yang diperoleh dari tindak pidana. Pimpinan DPR juga menegaskan komitmen untuk mendorong semua pihak yang terlibat dalam pembahasan, termasuk Komisi III DPR RI dan pemerintah, agar setiap tahapan dalam pembentukan RUU dilaksanakan dengan serius, terukur, cermat, dan efektif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batas Waktu Penyelesaian RUU

Namun, poin yang paling menarik perhatian para peserta aksi adalah komitmen untuk menyelesaikan RUU Perampasan Aset paling lambat pada 15 Desember 2024. Surat tersebut juga menyatakan bahwa pimpinan DPR RI bersedia mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun sebagai anggota DPR jika hingga batas waktu tersebut RUU Perampasan Aset tidak dapat diselesaikan dan disahkan menjadi undang-undang.

Pernyataan tersebut langsung disambut dengan sorakan gembira dari massa yang memenuhi area depan gedung DPR. Di akhir pembacaan surat, Botok menyebutkan empat pimpinan DPR yang menandatangani komitmen tersebut, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freddy Paulus, Rachmat Gobel, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Botok juga mengajak massa dan masyarakat untuk terus mengawasi pelaksanaan komitmen tersebut hingga tenggat waktu yang tertera dalam surat.

// Artikel Terkait