Jakarta, CNN Indonesia -- Laporan investigasi terbaru menunjukkan bahwa infrastruktur cloud Microsoft diduga kuat dimanfaatkan untuk memantau warga Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Kasus ini memicu penyelidikan internal yang berakibat pada penggantian posisi General Manager Microsoft di Israel.
Alan Haimovich, yang telah menjabat sebagai GM Microsoft Israel selama empat tahun, akan meninggalkan jabatannya pada akhir bulan ini. Sementara menunggu penunjukan penggantinya, operasional Microsoft di Israel akan dikelola oleh tim dari Microsoft Prancis.
Awal Mula Skandal
Menurut laporan yang dirilis oleh TRT World pada Rabu (13/5), skandal ini berawal dari investigasi yang dilakukan oleh The Guardian dan +972 Magazine. Investigasi tersebut mengungkap bahwa badan intelijen Israel menggunakan server Microsoft untuk melaksanakan pengawasan massal terhadap komunikasi warga Palestina.
Dalam laporan tersebut, terungkap bahwa militer Israel secara diam-diam menyimpan data besar yang berisi rekaman telepon warga Palestina di server Microsoft yang berlokasi di Eropa. Kesepakatan untuk penggunaan infrastruktur ini disepakati pada tahun 2021 dalam sebuah pertemuan antara CEO Microsoft, Satya Nadella, dan mantan komandan Unit 8200, Yossi Sariel.
Setelah tanggal 7 Oktober 2023, Unit 8200 memperluas penggunaan infrastruktur cloud komersial secara signifikan. Brad Smith, Presiden Microsoft, menyatakan bahwa hasil tinjauan internal perusahaan mengonfirmasi sebagian besar temuan dari investigasi tersebut, termasuk rincian penggunaan server Azure milik kementerian pertahanan Israel yang berlokasi di Belanda.
Skala Infrastruktur dan Kerja Sama
Skala infrastruktur yang dibangun di atas server Microsoft sangat besar. Hingga Juli 2025, lebih dari 11.500 terabyte data, setara dengan sekitar 200 juta jam audio, tersimpan di pusat data Azure di Belanda dan Irlandia. Sistem ini, yang beroperasi sejak 2022, mampu menyimpan dan memproses hingga satu juta panggilan per jam dari warga Palestina.
Dokumen internal dan wawancara menunjukkan bahwa karyawan Microsoft bekerja sama erat dengan kontraktor militer Israel untuk menciptakan arsitektur keamanan khusus bagi proyek ini. Hasilnya adalah lingkungan Azure yang dirancang khusus untuk menampung apa yang diklasifikasikan oleh militer Israel sebagai 'beban kerja sensitif'.
Menurut beberapa sumber dari Unit 8200, platform berbasis cloud ini digunakan untuk merencanakan serangan udara dan menyusun operasi militer di Gaza dan Tepi Barat. Platform ini juga mendukung beberapa alat penargetan berbasis AI yang dikembangkan di bawah komando Sariel.
Dua alat penargetan AI yang kontroversial, Gospel dan Lavender, yang terhubung dengan Unit 8200, dilaporkan telah disempurnakan dengan menggunakan data yang diproses melalui infrastruktur tersebut.
Sejumlah karyawan Microsoft sempat menyuarakan keberatan etis terkait penggunaan Azure untuk tujuan pengawasan militer, namun suara mereka tidak diindahkan. Keputusan Microsoft untuk menonaktifkan akses Unit 8200 ke beberapa teknologi mereka merupakan respons terhadap kampanye 'No Azure for Apartheid' yang diorganisir oleh para pekerja teknologi di dalam perusahaan.
Ancaman hukum juga menjadi pertimbangan penting. Tim investigasi internal Microsoft mulai bekerja bulan lalu, mengingat kekhawatiran bahwa anak perusahaan di Israel dapat menempatkan perusahaan pada risiko hukum di Eropa, mengingat server Azure yang digunakan pemerintah Israel untuk menyimpan data pengawasan berada di wilayah tersebut.
Tinjauan internal Microsoft juga mengungkapkan adanya kegagalan manajemen dan kurangnya transparansi yang telah merusak kepercayaan antara kantor pusat Microsoft dan cabangnya di Israel.
