JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) merayakan satu tahun keberadaannya dengan menghasilkan draf perubahan aturan pemilu. Naskah akademik yang terdiri dari 200 halaman ini mencakup 30 isu terkait pemilu, dengan penetapan parliamentary threshold (PT) sebesar 1 persen sebagai poin utama.
Draf tersebut disusun oleh delapan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam GKSR, yaitu Partai Hanura, Partai Perindo, PPP, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. Selama setahun terakhir, mereka telah mengadakan diskusi dengan berbagai tokoh dan aktivis di bidang kepemiluan.
Peluncuran Draf dan Revisi UU Pemilu
Ketua Umum GKSR, Said Iqbal, menyatakan bahwa peluncuran naskah akademik ini bertujuan untuk menjadi bahan perbandingan terhadap revisi Undang-Undang (UU) Pemilu yang saat ini sedang dibahas oleh DPR. "Kami mengadakan launching naskah akademik sekaligus sandingan revisi Undang-Undang Pemilu yang sedang dibahas oleh partai parlemen di DPR," ungkap Said saat peringatan HUT pertama GKSR di Jakarta, pada Sabtu (26/9/2026) malam.
Menurut Said, salah satu poin penting dalam draf tersebut adalah penetapan PT sebesar 1 persen. Usulan ini merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh para aktivis kepemiluan, termasuk Perludem, dengan menggunakan rumus Taagepera. "Parliamentary threshold adalah 1 persen, dengan tetap mempertimbangkan fraksi gabungan di tingkat nasional DPR RI dan/atau stembus accord dalam pemilihan yang dilakukan sebelum pemilu atau di awal, bukan sesudah," tambahnya.
Usulan Perubahan Mekanisme Verifikasi
Selain itu, Said juga mengungkapkan bahwa GKSR mengusulkan perubahan dalam mekanisme verifikasi partai politik. Partai yang sudah memiliki kursi di DPR hanya perlu mendaftar tanpa melalui verifikasi administrasi maupun faktual. Untuk partai nonparlemen yang telah mengikuti verifikasi pada pemilu sebelumnya, GKSR mengusulkan agar mereka cukup menjalani verifikasi administrasi. Sementara itu, partai yang baru pertama kali ikut pemilu tetap harus menjalani kedua tahapan tersebut.
Said juga meminta agar delapan partai politik yang ada di parlemen melibatkan partai nonparlemen dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Dia menegaskan bahwa keterlibatan tersebut merupakan amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116. "Bilamana ini tidak dijalankan, bisa dipastikan begitu diketuk, langsung kita judicial review," tegasnya.
Lebih lanjut, Said menekankan pentingnya agar pembahasan aturan Pemilu tidak dijadikan sebagai ruang untuk pertukaran kepentingan antarpartai. Dia menolak pengaturan PT yang dikaitkan dengan isu kepemiluan lainnya. "Jangan mengakal-akali politik dagang sapi. Presidential threshold 0 persen nanti mau dibarter dengan parliamentary threshold, mau dibarter lagi dengan Pilkada nasional yang terpisah dengan Pilkada daerah. Hentikan politik dagang sapi," tegasnya.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Benny Ramdhani, menyampaikan bahwa draf tersebut akan diserahkan langsung kepada pimpinan DPR. GKSR telah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, pada Selasa (29/9/2026). "Hari Selasa kita sudah mendapatkan info, Pak Dasco menyiapkan waktu untuk menerima pimpinan partai politik yang bergabung di GKSR," ujarnya.
Benny mengapresiasi kesediaan Dasco untuk menerima pimpinan partai nonparlemen. Dia menilai pertemuan tersebut membuka ruang dialog antara partai di parlemen dan kelompok politik di luar parlemen. "Sikap Pak Dasco ini harus diapresiasi, sikap negarawan. Walaupun mereka berada di partai yang hari ini berkuasa, bahkan ada di parlemen, tapi tetap memberikan tempat dan ruang untuk kita berdiskusi," katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina GKSR, Oesman Sapta (OSO), menyampaikan pentingnya pembangunan daerah. Dia menekankan bahwa pembangunan di daerah sangat krusial untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. "Teman-teman seperjuangan yang telah berjuang selama 1 tahun, saya doakan mudah-mudahan kalian semua berhasil. Jangan lupa, daerah itu yang mendirikan republik, jadi perhatian kepada daerah harus kita lakukan lahir batin," ujarnya.
OSO menambahkan bahwa tanpa pembangunan di daerah, kemakmuran bangsa Indonesia tidak akan tercapai. "Dengan catatan, bukan daerahisme, daerahisme itu tidak baik," tegasnya.