Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, menyatakan bahwa pembentukan Omnibus Law untuk sektor keuangan saat ini belum menjadi prioritas, karena Indonesia sudah memiliki regulasi yang memadai. Dia menekankan bahwa hukum seharusnya memberikan kepastian mengenai aturan yang berlaku bagi semua pihak.
"Bila produk hukum sering berubah-ubah juga akan memberikan ketidakpastian aturan itu sendiri," ungkap Said saat berbicara kepada media pada Rabu (23/9). Sebagai Ketua Banggar DPR RI, dia menjelaskan bahwa regulasi di sektor finansial telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
Regulasi yang Sudah Ada
Menurut Said, UU P2SK mencakup berbagai aspek penting, seperti penguatan kelembagaan, perlindungan konsumen, akumulasi dana jangka panjang, serta pengaturan terkait aset kripto dan teknologi finansial. Dia juga menambahkan bahwa pelaksanaan UU P2SK baru berjalan kurang dari tiga tahun, sehingga masih memerlukan waktu untuk merasakan manfaat secara menyeluruh.
Said mengingatkan bahwa perubahan regulasi yang terlalu cepat dapat memberikan beban tambahan bagi pelaku pasar. "Wacana pembentukan Omnibus Law Sektor Keuangan yang baru, kami khawatirkan menjadi sinyal ke pasar bahwa regulasi berubah-ubah dengan cepat," ujarnya. Dia menekankan bahwa pemberlakuan UU P2SK pada tahun 2023 mengharuskan pelaku pasar untuk menyesuaikan diri, termasuk dalam hal model bisnis dan investasi baru.
Fokus pada Penguatan Lembaga
Lebih lanjut, Said menegaskan bahwa saat ini seharusnya fokus utama adalah mempercepat aturan turunan serta memperkuat kapasitas lembaga terkait, seperti Bank Indonesia, OJK, LPS, dan BEI. Dia juga mengingatkan bahwa setiap perubahan undang-undang harus didasarkan pada evaluasi dan kajian akademis yang matang dari aturan yang sudah ada.
Dia menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR belum memiliki kajian yang cukup mengenai pelaksanaan UU P2SK sebagai bahan evaluasi. "Dari situ, perubahan terhadap undang-undang untuk sektor keuangan tidak memiliki pijakan akademis dan proses teknokrasi yang memadai," kata Said. Dia mengkhawatirkan bahwa hal ini dapat menimbulkan gejolak baru dalam industri keuangan dan berpotensi disalahgunakan.