Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Sahroni: Tindak Tegas Pihak Ketiga yang Nikmati Uang Korupsi

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan pentingnya menindak pihak ketiga yang terlibat dalam aliran uang hasil korupsi. Hal ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum mengenai R...

A
Aryani Sarasvati
06 October 2026 82 pembaca
Sahroni: Jangan Lindungi Pihak Ketiga Penikmat Uang Hasil Korupsi
Sahroni: Jangan Lindungi Pihak Ketiga Penikmat Uang Hasil Korupsi
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa pihak ketiga yang menikmati uang hasil korupsi juga harus dikenakan sanksi tegas. Pernyataan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Komisi III DPR yang berlangsung pada Senin, 5 Oktober 2026, di mana para pakar turut hadir untuk membahas RUU Perampasan Aset.

Dalam RDPU tersebut, hadir Dr. M. Fatahilah Akbar dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Dr. Taufik Rahman dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Sebagai pimpinan rapat, Sahroni menekankan bahwa setiap individu yang secara sadar terlibat dalam aliran uang hasil kejahatan harus ditangkap dan aset mereka disita terlebih dahulu untuk mencegah manipulasi. Pengadilan kemudian akan memutuskan status hukum mereka.

Pentingnya RUU Perampasan Aset

Sahroni menyatakan, "Saya mau RUU Perampasan Aset bersifat tegas dan tidak melindungi siapa pun yang terlibat dalam aliran uang kejahatan korupsi." Ia juga menekankan bahwa aset yang dikuasai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya yang terlibat dengan pelaku utama harus disita terlebih dahulu sebelum pengadilan menentukan statusnya. "Ini penting guna menghindari adanya upaya manipulasi hasil kejahatan dan pencucian uang," tambahnya.

Konsekuensi Hukum bagi Pihak Ketiga

Sahroni berharap RUU Perampasan Aset dapat berfungsi sebagai instrumen utama yang tegas dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Ia menegaskan, "Jadi kalau bukti-bukti keterlibatan pihak ketiga sudah kuat, langsung hajar saja dulu dengan Perampasan Aset. Agar setiap pihak memahami bahwa membantu, menerima, dan mencuci uang hasil kejahatan itu punya konsekuensi hukum berat."

Dia meyakini bahwa dengan pendekatan ini, pemulihan kerugian keuangan negara dapat dilakukan secara optimal. "Pemulihan kerugian negara bisa betul-betul maksimal, sekaligus kita jadi punya aspek pencegahan," ungkap Sahroni.

// Artikel Terkait