Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Sahroni Sebut Surat Usulan Pemakzulan Gibran adalah Hoaks

Sekretaris fraksi NasDem di DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan bahwa surat yang beredar mengenai usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka adalah hoaks. Ia menegaskan bahwa fraksinya tidak pernah membah...

A
Aryani Sarasvati
08 October 2026 81 pembaca
Beredar Surat Legislator NasDem Usul Pemakzulan Gibran, Sahroni: Hoaks Itu
Beredar Surat Legislator NasDem Usul Pemakzulan Gibran, Sahroni: Hoaks Itu
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Ahmad Sahroni, yang menjabat sebagai Sekretaris fraksi NasDem di DPR RI, menyatakan bahwa surat yang beredar dari rekannya di partai yang sama, Tonny Tesar, terkait usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka, adalah hoaks. Hal ini diungkapkan Sahroni saat berbicara dengan media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 8 Oktober.

Surat yang dimaksud, dengan nomor 090/FNASDEM/A-429/X/2026, berisi usulan untuk melakukan impeachment terhadap Wakil Presiden RI, Gibran. Dalam surat tersebut, Tonny Tesar mengajukan usulan tersebut setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, yang menyatakan bahwa tidak ada bukti yang kuat mengenai kepemilikan ijazah SMA Gibran sebagai syarat pencalonan.

Tonny juga meminta kepada pimpinan DPR RI untuk membahas putusan MK yang menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah dalam Rapat Paripurna. Selain itu, ia mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket dan hak menyatakan pendapat terkait status ijazah Gibran.

Sahroni menegaskan bahwa hingga saat ini, fraksi NasDem tidak pernah membahas usulan impeachment terhadap Gibran setelah putusan MK tersebut. "Belum, belum," ujarnya, menambahkan bahwa pihaknya menghormati keputusan MK yang tidak menemukan bukti mengenai ijazah SMA Gibran.

"Kami hormati proses MK. Ya, udah, begitu aja. Enggak ada yang lain," kata Sahroni. Ia juga menyebutkan bahwa Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, belum memberikan arahan lebih lanjut mengenai respons terhadap putusan MK terkait ijazah Gibran. "Kami belum ada arahan Ketua Umum. Belum dipanggil," tuturnya.

// Artikel Terkait