Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

RUU Reforma Agraria Resmi Masuk Prolegnas 2026, KPA Sampaikan Harapan ke DPR

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyambut positif masuknya RUU Reforma Agraria ke dalam Prolegnas prioritas 2026 sebagai langkah untuk mewujudkan janji politik yang telah lama ada.

H
Hanafi Syahputra
25 August 2026 107 pembaca
RUU Reforma Agraria Masuk Prolegnas 2026, KPA Titip Pesan Ini ke DPR
RUU Reforma Agraria Masuk Prolegnas 2026, KPA Titip Pesan Ini ke DPR
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengungkapkan bahwa dimasukkannya RUU Reforma Agraria ke dalam prolegnas prioritas 2026 merupakan sebuah momentum penting untuk merealisasikan janji politik yang telah ada. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah dan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI yang membahas evaluasi Prolegnas RUU Prioritas 2026 pada Senin, 24 Agustus.

Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, menyatakan bahwa kehadiran RUU ini sebagai inisiatif dari DPR sangat disambut baik. “Ini merupakan kemajuan penting. Kami berharap momentum ini menjadi pintu masuk untuk menghadirkan keadilan sosial berbasis tanah dan sumber-sumber agraria,” ungkap Dewi.

Pentingnya UU Reforma Agraria

Sebelumnya, KPA telah mengajukan agar RUU Reforma Agraria dimasukkan dalam Prolegnas 2025, namun usulan tersebut belum berhasil terakomodasi dalam agenda legislasi DPR. Dewi menekankan bahwa keberadaan UU Reforma Agraria sangat penting agar pelaksanaan reforma agraria tidak tergantung pada kebijakan politik pemerintah yang berganti-ganti.

Menurutnya, reforma agraria seharusnya menjadi kebijakan yang berkelanjutan untuk mengatasi ketimpangan dalam penguasaan dan kepemilikan tanah, serta untuk menyelesaikan konflik agraria dan melindungi hak masyarakat. “Reforma Agraria adalah agenda politik bangsa yang telah puluhan tahun dinanti rakyat, terutama petani. Ia merupakan mandat Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, TAP MPR IX/2001, dan UUPA 1960,” jelas Dewi.

Dukungan untuk RUU Reforma Agraria

KPA juga meminta dukungan dari Kabinet Merah Putih terhadap RUU ini. Dewi menyatakan bahwa agenda reforma agraria telah dibahas dalam berbagai rapat koordinasi dengan pimpinan DPR. KPA menyoroti bahwa kebijakan negara selama ini lebih banyak memberikan ruang bagi investasi dan akumulasi penguasaan tanah, sementara ketimpangan agraria, konflik, kriminalisasi, dan perampasan tanah masih terus terjadi.

Oleh karena itu, KPA mendorong agar RUU Reforma Agraria dapat menjadi instrumen hukum yang memastikan pengelolaan tanah dan sumber-sumber agraria untuk kesejahteraan rakyat. “Sudah terlalu lama kebijakan negara menjadi karpet merah bagi investor. Kini saatnya Reforma Agraria menjadi karpet merah bagi rakyat,” tegas Dewi.

KPA berkomitmen untuk mengawal pembahasan RUU ini bersama berbagai organisasi tani, masyarakat adat, nelayan, perempuan, buruh, akademisi, dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Menurut KPA, masuknya RUU Reforma Agraria ke dalam Prolegnas Prioritas 2026 adalah langkah awal. Substansi dari aturan tersebut harus mampu menjalankan mandat UUPA 1960 dan menyelesaikan masalah ketimpangan serta konflik agraria.

“Kami harus memastikan RUU ini tidak hanya menjadi produk legislasi, tetapi benar-benar menjadi landasan hukum untuk mewujudkan Reforma Agraria sejati di Indonesia,” tutup Dewi.

// Artikel Terkait