Jakarta – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menekankan pentingnya konsolidasi nasional yang dipimpin secara tegas oleh presiden dan wakil presiden. Menurutnya, konsolidasi tersebut tidak boleh hanya berfokus pada kepentingan politik, tetapi juga harus mencakup arah pembangunan, disiplin birokrasi, pengendalian kebijakan, serta penyatuan seluruh sumber daya negara.
Bamsoet menyebut Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang mampu menyelaraskan berbagai sektor agar kebijakan pemerintah berjalan efektif dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
"Negara harus hadir dengan satu komando, satu peta jalan, satu data, dan satu ukuran keberhasilan sebesar apa kebijakan benar-benar melindungi rakyat serta memperkuat masa depan Indonesia," kata Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).
Mantan Ketua MPR RI itu menilai Indonesia saat ini menghadapi berbagai persoalan yang saling berkaitan. Tantangan tersebut meliputi ketidakpastian geopolitik, tekanan nilai tukar dan energi, ancaman pangan akibat perubahan iklim, kebutuhan penciptaan lapangan kerja berkualitas, ketimpangan, serangan siber, disinformasi, hingga tuntutan pemerintahan yang bersih dan efektif.
"Dalam situasi seperti ini, kepemimpinan nasional tidak boleh bekerja secara sektoral, lamban, atau saling menunggu," ujarnya.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak pada Kesejahteraan
Bamsoet mengakui perekonomian Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif. Pada triwulan II-2026, ekonomi nasional tumbuh 5,29% secara tahunan, sedangkan pertumbuhan sepanjang semester I mencapai 5,45%.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu mencerminkan penyelesaian seluruh persoalan masyarakat.
"Pertumbuhan harus diterjemahkan menjadi pekerjaan yang layak, daya beli yang kuat, harga pangan yang terkendali, investasi yang menghasilkan nilai tambah, serta pemerataan kesempatan di seluruh wilayah," ungkapnya.
Ketua DPR RI ke-20 tersebut menilai tantangan berikutnya adalah menjaga kualitas dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi. Ia mendorong percepatan reformasi produktivitas, industrialisasi, deregulasi, pembenahan logistik, serta penguatan investasi swasta.
Dari sisi eksternal, Bamsoet juga meminta pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global. Bank Indonesia mencatat rupiah masih mengalami pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat.
Sementara itu, cadangan devisa Indonesia tercatat sebesar US$ 146,3 miliar pada akhir September 2026 atau setara dengan 5,3 bulan impor. Meski demikian, risiko global seperti tingginya suku bunga, konflik geopolitik, perubahan harga minyak, volatilitas pasar modal, dan potensi arus modal keluar tetap perlu diantisipasi.
"Konsolidasi antara pemerintah, Bank Indonesia, OJK, perbankan, BUMN strategis, serta pelaku dunia usaha mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas tanpa mematikan pertumbuhan," katanya.
Perubahan Iklim dan Ancaman Digital Perlu Diantisipasi
Selain persoalan ekonomi, Bamsoet menyoroti risiko perubahan iklim dan bencana alam. Ia mengutip prediksi BMKG bahwa fenomena El Nino sangat kuat diperkirakan bertahan hingga awal 2027.
Awal musim hujan juga diproyeksikan mundur di 61,08% zona musim. Sementara itu, puncak musim hujan di banyak wilayah diperkirakan terjadi pada Desember 2026 hingga Februari 2027.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko berbeda di sejumlah wilayah, mulai dari kekeringan dan tekanan produksi pangan hingga banjir serta tanah longsor.
Bamsoet mendorong pemerintah memperkuat kesiapan menghadapi risiko sebelum krisis terjadi. Kementerian teknis, TNI-Polri, BNPB, Bulog, BUMN pangan, BMKG, pemerintah daerah, dan masyarakat perlu bergerak menggunakan skenario penanganan yang selaras.
Kesiapan tersebut mencakup kecukupan cadangan pangan, kelancaran distribusi, ketersediaan peralatan dan logistik, data kerawanan wilayah, serta perlindungan bagi masyarakat terdampak.
Ia juga memasukkan keamanan ruang digital sebagai bagian dari agenda konsolidasi nasional. Bamsoet menyoroti data yang menyebut 30,3% responden belum mampu memeriksa kredibilitas sumber informasi digital, sedangkan 28,8% belum dapat memastikan akurasi informasi yang diterima.
Menurutnya, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko penyebaran disinformasi dan mengganggu kepercayaan masyarakat.
"Ancaman siber, kebocoran data, penipuan digital, manipulasi berbasis kecerdasan artifisial, dan operasi informasi harus dihadapi sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional, bukan hanya urusan teknologi atau komunikasi," katanya.
Enam Langkah Utama Konsolidasi Kepemimpinan Nasional
Untuk memperkuat konsolidasi nasional, Bamsoet mengusulkan enam langkah yang perlu dilakukan pemerintah.
1. Membentuk mekanisme pengendalian program prioritas di bawah presiden
Setiap program prioritas harus memiliki target kuantitatif, tenggat waktu, anggaran, indikator manfaat bagi masyarakat, serta pejabat yang bertanggung jawab. Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak berhenti pada rapat, seremoni, atau laporan administratif.
2. Menyatukan pemerintah pusat dan daerah melalui kontrak kinerja nasional
Pemerintah daerah perlu dilibatkan sebagai ujung tombak stabilitas pangan, pengendalian inflasi, penciptaan lapangan kerja, penanganan kemiskinan, mitigasi bencana, dan kepastian investasi. Kebijakan pusat harus diterapkan secara selaras, tetapi tetap menyesuaikan kondisi masing-masing daerah.
3. Memperkuat integrasi kebijakan ekonomi
Kebijakan fiskal, moneter, industri, perdagangan, investasi, energi, pangan, dan perlindungan sosial perlu dijalankan secara terpadu.
Pengendalian inflasi, misalnya, tidak cukup hanya mengandalkan suku bunga, tetapi juga membutuhkan peningkatan produksi pangan, distribusi, cadangan, dan tata niaga yang sehat. Sementara stabilitas rupiah perlu didukung ekspor bernilai tambah, pengurangan ketergantungan energi impor, serta kepercayaan investor terhadap tata kelola negara.
4. Mempercepat penertiban birokrasi dan kepastian hukum
Bamsoet meminta hambatan investasi, pungutan ilegal, perizinan yang berbelit, penyalahgunaan kewenangan, mafia tata niaga, serta kebocoran sumber daya alam ditangani secara serius. Menurutnya, penegakan hukum menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Menjadikan ketahanan pangan, energi, air, dan siber sebagai agenda keamanan nasional
Keempat sektor tersebut dinilai berkaitan langsung dengan kehidupan masyarakat dan keberlanjutan negara. Gangguan pada salah satunya berpotensi memicu inflasi, kepanikan, konflik sosial, hingga menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah.
6. Membangun komunikasi publik yang jujur dan menyatukan
Pemerintah perlu menyampaikan informasi secara cepat, terbuka, dan dapat dipercaya. Bamsoet menilai keberhasilan tidak perlu dibesar-besarkan, sementara persoalan yang dihadapi juga tidak boleh ditutupi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjelaskan tantangan, menunjukkan langkah konkret, serta konsisten menghadirkan hasil.
Melalui enam langkah tersebut, Bamsoet berharap konsolidasi kepemimpinan nasional dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, menyatukan arah kebijakan, dan memastikan seluruh program pemerintah berorientasi pada kepentingan masyarakat.