Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

RUU Migas Diharapkan Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) telah dimulai, dengan harapan dapat meningkatkan investasi dan ketahanan energi di Indonesia.

D
Dimas Adhyaksa Putra
25 August 2026 98 pembaca
Waka MPR Eddy Soeparno Nilai RUU Migas Penting untuk Capai Ketahanan Energi Nasional
Waka MPR Eddy Soeparno Nilai RUU Migas Penting untuk Capai Ketahanan Energi Nasional
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) kini memasuki fase baru. Pada Sidang Paripurna DPR yang berlangsung pada 18 Agustus 2026, seluruh fraksi di DPR sepakat untuk melanjutkan pembahasan RUU Migas sebagai inisiatif dari DPR. Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, menyambut positif perkembangan ini, mengingat bahwa pembahasan RUU Migas yang telah lama tertunda akhirnya dapat direalisasikan.

“Ini adalah perkembangan yang positif di sektor Migas nasional, mengingat sejumlah pasal di dalam UU Migas saat ini (UU Nomor 22 Tahun 2001) telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga memerlukan pengaturan lebih definitif guna mendukung peningkatan investasi dan aktivitas di sektor Migas yang sangat dibutuhkan,” ungkap Eddy dalam keterangannya pada 24 Agustus.

Penurunan Produksi Migas dan Tantangan Investasi

Eddy menyatakan bahwa produksi Migas Indonesia telah mengalami penurunan sejak tahun 1998, yang disebabkan oleh kurangnya investasi di sektor migas, terutama dalam minyak mentah. Ia menekankan bahwa ada berbagai isu struktural dan teknis yang menjadi penghambat investasi di sektor ini, yang perlu diatasi secara menyeluruh, salah satunya dengan memberikan kepastian hukum melalui RUU Migas yang baru.

Pembahasan RUU Migas dan aturan turunannya diharapkan dapat mendorong kembali investasi di sektor migas nasional, yang memiliki potensi besar namun terhambat oleh berbagai isu klasik dan mendasar, baik dari segi regulasi maupun kebijakan. Eddy menegaskan bahwa isu utama seperti kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan pemberian insentif di sektor hulu migas merupakan beberapa faktor penting yang selama ini membuat sektor migas nasional kurang kompetitif dibandingkan negara lain.

Pentingnya Badan Usaha Khusus dan Ketahanan Energi

“Saya berharap RUU Migas yang akan segera dibahas bersama pemerintah akan mengakselerasi, khususnya kegiatan eksplorasi di sektor hulu migas,” kata Eddy. Ia juga menyoroti pentingnya pembentukan Badan Usaha Khusus yang bertugas mengatur kegiatan usaha di sektor hulu migas. “Karena salah satu pasal yang dibatalkan MK di UU Migas No 21 Tahun 2001 menyangkut keberadaan lembaga yang mengatur kegiatan di sektor hulu migas, RUU Migas yang baru perlu memastikan bahwa regulator yang merupakan kuasa usaha pemerintah di sektor hulu migas bukan hanya lembaga usaha yang kuat dan kredibel, tetapi juga mampu mendorong investasi yang lebih besar di sektor migas nasional,” tegasnya.

Bagi Eddy, lahirnya undang-undang migas yang baru tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan lifting migas, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan energi nasional. “Indonesia memiliki kerentanan di sektor energi karena masih membutuhkan impor untuk pemenuhan minyak mentah dan BBM dalam negeri. Oleh karenanya, melalui RUU Migas ini, peningkatan produksi baik minyak mentah maupun gas bumi dapat tercapai, sehingga ketergantungan terhadap produk hidrokarbon yang dibutuhkan untuk sektor transportasi, industri, dan rumah tangga dapat diminimalisir dan bahkan dihilangkan,” tambahnya.

Eddy juga menyoroti bahwa disrupsi di sektor energi akibat ketidakpastian geopolitik menjadi perhatian semua pihak, karena berdampak langsung pada ketersediaan dan keterjangkauan harga minyak mentah dan BBM. “Oleh karena itu, penguatan ketahanan energi menjadi mutlak dan hal ini bisa dicapai, antara lain dengan menghadirkan UU Migas baru yang kuat dan ramah terhadap investor,” tutupnya.

// Artikel Terkait