JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, menegaskan perlunya Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Legislator dari fraksi NasDem ini menyatakan bahwa RUU tersebut harus menjadi produk hukum yang adil dan tidak berpotensi diuji kembali di Mahkamah Konstitusi.
Dalam pernyataannya kepada media pada Sabtu (2/5), Irma menyebutkan, "Harus menjadi win-win solution bagi buruh maupun pengusaha, tanpa ada pihak yang dirugikan." Ia menjelaskan bahwa Komisi IX telah membentuk Panitia Kerja (Panja) sebagai langkah awal untuk membahas RUU Ketenagakerjaan. Irma memastikan bahwa Komisi IX DPR berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan RUU tersebut secara optimal, termasuk melakukan kajian mendalam terhadap berbagai klausul dan pasal yang ada.
“Tujuannya, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan dunia kerja di Indonesia serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak,” tambahnya. Irma juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat kepada pimpinan DPR untuk memastikan bahwa pembahasan RUU tersebut tidak diambil alih oleh Badan Legislasi DPR RI (Baleg), karena menurutnya, pemahaman substansi ketenagakerjaan lebih tepat berada di Komisi IX.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan RUU Ketenagakerjaan dapat menjadi solusi yang efektif bagi semua pihak yang terlibat, dan perkembangan selanjutnya akan terus dipantau oleh masyarakat.
