Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengingatkan bahwa maraknya baja impor murah di pasar dalam negeri dapat membahayakan keamanan proyek konstruksi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya produk yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Esther menjelaskan bahwa masalah baja impor murah tidak hanya berkaitan dengan harga yang merugikan produsen lokal, tetapi juga menyangkut keamanan jangka panjang. Penggunaan material berkualitas rendah dalam pembangunan dapat berakibat fatal terhadap ketahanan bangunan dan proyek infrastruktur, terutama jika pengawasan terhadap barang impor tidak ketat.
Praktik Dumping dan Manipulasi Kode
Dalam situasi di mana baja murah masuk secara masif, Esther juga menyoroti adanya praktik dumping, yaitu penjualan produk di bawah harga wajar, yang menyebabkan pasar domestik dipenuhi barang impor dengan harga rendah. "Produk impor dengan harga jauh di bawah nilai wajar (dumping) menguasai pasar domestik, menggeser produk lokal," ujarnya.
Selain dumping, Esther juga mencatat dugaan manipulasi kode Harmonized System (HS) untuk menghindari tarif bea masuk. Modus ini membuat produk impor semakin mudah masuk ke pasar dan memperbesar tantangan dalam pengawasan kualitas. "Modus manipulasi kode Harmonized System (HS) sering digunakan untuk menghindari tarif bea masuk," tambahnya.
Pentingnya Perlindungan Industri Domestik
Esther menegaskan bahwa situasi ini dapat menciptakan dua tekanan yang merugikan, yaitu melemahkan daya saing industri baja nasional dan membuka peluang bagi beredarnya produk dengan kualitas yang tidak terjamin. Ia memberikan contoh bahwa tekanan dari impor murah sudah menyebabkan penurunan kapasitas produksi industri lokal, bahkan mengakibatkan penutupan pabrik seperti yang dialami PT Krakatau Osaka Steel.
Oleh karena itu, Esther meminta agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek perdagangan, tetapi juga memperketat pengawasan terhadap standar kualitas baja impor yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, perlindungan terhadap industri nasional harus berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keamanan publik melalui penegakan standar mutu yang ketat. "Harus lindungi industri baja dengan subsidi atau dengan kurangi impor," tuturnya.
