Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Revisi UU Pemerintahan Aceh Diharapkan Selesai Sebelum 2027

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menargetkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat diselesaikan tahun ini, setelah perintah dari Presiden Prabowo Subian...

A
Aryani Sarasvati
19 August 2026 91 pembaca
Dana Otsus Aceh Berakhir 2027, Prabowo Sudah Keluarkan Perintah
Dana Otsus Aceh Berakhir 2027, Prabowo Sudah Keluarkan Perintah
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, menyatakan harapannya agar pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dapat diselesaikan pada tahun ini. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk melakukan koordinasi dengan DPR RI mengenai revisi undang-undang tersebut.

Supratman mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk membahas isu ini. "Kami berkonsultasi dalam rangka pembahasan Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh yang akan berakhir di 2027 dan Presiden sudah memerintahkan kepada saya untuk berkoordinasi dengan teman-teman di DPR," ujarnya di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Senin (17/8/2026).

Perpanjangan Dana Otonomi Khusus

Politikus dari Partai Gerindra tersebut berharap agar proses revisi Otsus Aceh dapat selesai dalam waktu dekat. Saat ini, DPR sedang membahas revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yang mencakup isu penting mengenai keberlanjutan Dana Otonomi Khusus Aceh. Dana tersebut, yang saat ini diatur, akan berakhir pada tahun 2027.

Dana Otsus Aceh diberikan untuk periode 20 tahun sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 183 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Badan Legislasi DPR RI sebelumnya telah menyetujui perpanjangan pelaksanaan Dana Otsus Aceh dalam penyusunan RUU tentang Perubahan atas UU tersebut. Pembahasan ini juga mencakup pengaturan mengenai kekhususan dan kewenangan Pemerintahan Aceh.

Ajakan untuk Menjaga Kedamaian

Dalam kesempatan tersebut, Supratman mengajak masyarakat Aceh untuk menjaga persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, terjadi kericuhan dalam acara zikir dan doa bersama yang memperingati 21 tahun Hari Damai Aceh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, pada Sabtu (15/8). Dalam acara tersebut, beberapa peserta mengibarkan Bendera Bulan Bintang yang terkait dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), sebelum kericuhan terjadi saat aparat melakukan penertiban.

Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, menyatakan bahwa peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan RI di Aceh berlangsung aman dan mengajak masyarakat untuk terus menjaga kedamaian. "Kami berharap kepada seluruh masyarakat Aceh di mana pun berada, mari jaga kedamaian, ketenangan, dan yang paling utama sesama rakyat Aceh mari bahu membahu mewujudkan Aceh yang sejahtera dan makmur," tambahnya.

// Artikel Terkait