Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menyatakan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu harus mampu menciptakan keseimbangan antara efektivitas dalam pemerintahan dan pelaksanaan demokrasi. Pernyataan ini disampaikan sebagai tanggapan terhadap perhatian partai-partai politik yang akan membahas isu suara terbuang dalam konteks RUU Pemilu.
"Ya, penting untuk mengantisipasi suara yang terbuang, tetapi di sisi lain, pemerintahan, kan, juga harus efektif. Koalisi juga harus efektif, ya," ungkap Bima saat berada di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu (23/9).
Mekanisme Pengawasan dalam Pemilu
Lebih lanjut, Bima menekankan bahwa hasil pemilu mendatang perlu disertai dengan mekanisme pengawasan dari partai-partai terhadap pemerintahan yang terpilih. "Harus ada mekanisme yang membuat pemerintahan, eh, membangun sistem checks and balances," tambahnya.
Pembahasan Isu Strategis RUU Pemilu
Dia juga menyebutkan bahwa Kementerian Dalam Negeri telah mendengar berbagai isu yang dibahas oleh partai-partai, termasuk ambang batas presiden dan parlemen. "Tentu ini, kan, masih dalam tataran informal. Dalam tataran pertemuan-pertemuan, komunikasi-komunikasi informal," jelas Bima.
Mantan Wali Kota Bogor ini menambahkan bahwa pemerintah saat ini sedang mempersiapkan substansi RUU Pemilu sembari menunggu agenda resmi dari DPR untuk membahas RUU tersebut. "Kami masih menunggu agenda untuk dilakukan pembahasan secara resmi, tetapi semua isu strategis itu tentu kami juga harus siapkan, ya, bagaimana posisi pemerintah di situ, ya," tutup Bima.