Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Revisi Hasil Laboratorium Limbah Jababeka Memicu Kontroversi di DPR

Skandal dugaan manipulasi data hasil laboratorium limbah PT Jababeka Tbk menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR, di mana sejumlah temuan mengejutkan diungkapkan oleh pihak berwenang.

A
Arga Pratama
08 September 2026 88 pembaca
Hasil Lab Limbah Jababeka Direvisi, Bambang Haryadi DPR Merespons
Hasil Lab Limbah Jababeka Direvisi, Bambang Haryadi DPR Merespons
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Jakarta - Kontroversi mengenai dugaan manipulasi data hasil laboratorium terkait kualitas air limbah serta pengabaian terhadap pipa tua milik PT Jababeka Tbk mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) pada Senin (7/9/2026).

Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen. Pol. Rizal Irawan, memaparkan dua temuan signifikan hasil verifikasi lapangan yang berhubungan dengan operasional Kawasan Industri Jababeka Tahap 2. Temuan pertama menunjukkan bahwa pipa pembuangan yang berusia 36 tahun tidak mendapatkan perawatan rutin selama tiga tahun terakhir, sejak 2023. Hal ini melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP) internal yang mengharuskan pemeliharaan setiap bulan pada titik-titik rawan 'manhole'.

Rizal menegaskan, "Implikasinya adalah pipa berumur 36 tahun tanpa adanya pemeliharaan pada titik rawan, manhole sambungan, itu akan menaikkan risiko kegagalan struktur dan potensial terjadinya kebocoran ataupun pencemaran berulang," di hadapan pimpinan Komisi XII DPR RI.

Indikasi Manipulasi Data

Temuan kedua yang diungkapkan Rizal adalah adanya indikasi manipulasi data yang tidak biasa dari lembaga penguji, PT Media Lab. Dalam laporan awal, kadar 'Chemical Oxygen Demand' (COD) limbah Jababeka tercatat sangat tinggi, mencapai 810 mg/L, jauh di atas batas maksimal 100 mg/L, sedangkan 'Biological Oxygen Demand' (BOD) berada di angka 289 mg/L, melebihi batas aman 20 mg/L. Namun, hanya dalam waktu satu minggu, PT Media Lab menerbitkan surat revisi yang secara drastis menurunkan angka parameter tersebut menjadi COD 63 mg/L dan BOD 19 mg/L.

Rizal menyatakan, "Selama ini kami bertahun-tahun melakukan verifikasi lapangan, itu belum pernah ada kejadian adanya revisi dengan jarak ini kurang lebih seminggu. Ada indikasi bahwa biar di bawah baku mutu semua."

Tanggapan DPR dan Tindakan yang Diminta

Menanggapi kejanggalan tersebut, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, berpendapat bahwa revisi mendadak ini merupakan upaya manipulasi untuk melindungi perusahaan dari konsekuensi hukum. Bambang mendesak agar Irjen. Pol. Rizal Irawan tidak ragu untuk mengambil tindakan tegas, termasuk mencabut izin operasional PT Media Lab dan merekomendasikan kasus ini kepada pihak kepolisian.

“Kalau tadi Pak Deputi saja tidak percaya, apalagi DPR kan? Kami minta diproses. Laporkan ke Polri untuk diusut tuntas. Masukkan di kesimpulan, Media Lab ini jangan jadi legitimasi perusahaan yang sebenarnya bersalah menjadi tidak bersalah. Sekalian usut, kalau memang ada pelanggaran maka dihukum, kalau perlu pidana!” tegas Bambang, yang disetujui oleh anggota Panja lainnya.

Bambang menilai bahwa perubahan hasil laboratorium merupakan pelanggaran serius yang merendahkan sistem penegakan hukum di Indonesia. “Ini sebuah penghinaan. Bayangin hasil lab bisa diubah, Deputi Gakkum saja bingung. Pertaruhan buat labnya. Saya nilai Jababeka Tbk merasa paling hebat, paling kuat, paling tidak tersentuh hukum, paling bisa menindas orang-orang di bawahnya,” ujarnya.

// Artikel Terkait