![Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]](/storage/Post/crawled_purbaya-pastikan-ada-efisiensi-anggaran-mbg-tahun-depan-jad_1784115929_PVzb.jpg)
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan agar anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditetapkan sebesar Rp 174 triliun pada tahun 2027. Usulan ini telah dikonfirmasi oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, meskipun perhitungan teknis anggaran masih dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional.
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia untuk memastikan pengelolaan anggaran yang baik. "Saya enggak tahu, kita lihat nanti. Tapi akan ada efisiensi," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).
Proses Perhitungan Anggaran Masih Berlangsung
Menkeu Purbaya menambahkan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional masih dalam tahap perhitungan efisiensi anggaran, sehingga alokasi dana untuk MBG belum bisa diumumkan. "BGN-nya lagi bingung kali ya, lagi ngitung. Tapi jelas akan ada efisiensi," lanjutnya.
Di sisi lain, aktivis yang tergabung dalam MBG Watch melakukan aksi demonstrasi di depan gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, untuk mengekspresikan keprihatinan mereka terhadap program ini. Purbaya meminta masyarakat untuk tidak khawatir mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang tidak tepat, karena BGN telah bekerja sama dengan Kementerian Keuangan.
Penyesuaian Anggaran dan Kualitas Gizi
Purbaya juga menekankan bahwa Kementerian Keuangan akan melibatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengawasi kinerja SPPG di seluruh Indonesia. "Nanti kalau jelek kita lapor, kalau tutup kita perlu tutup. Jadi enggak akan tanpa monitoring seperti dulu lagi," tegasnya.
Sebelumnya, Said Abdullah memprediksi bahwa anggaran program MBG pada tahun 2027 akan jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi awal yang mencapai Rp 268 triliun. "Hitungan saya, kalau juga di luar anggaran pendidikan ada anggaran kesehatan yang masuk seperti stunting dan ibu hamil, itu tidak lebih dari Rp 174 triliun," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa proyeksi tersebut disusun berdasarkan kebutuhan riil pelaksanaan program di lapangan, termasuk penyesuaian jumlah SPPG. "Kita ingin melihat dulu dari 27.000 titik SPPG, seharusnya itu kan 21.000 kebutuhannya," jelas Said.
Politikus dari PDI Perjuangan ini juga mengingatkan agar pembahasan mengenai program MBG tidak hanya berfokus pada besarnya anggaran, tetapi juga pada tata kelola dan kualitas makanan bergizi yang diterima oleh anak-anak. "Yang penting menjaga tata kelola dan kualitas gizi yang diterima oleh anak didik kita. Maka dengan penurunan anggaran itu, kualitasnya akan tetap terjaga," tegasnya.
Meskipun demikian, Said menekankan bahwa angka tersebut masih bersifat proyeksi dan pembahasan anggaran MBG 2027 akan dilakukan bersama pemerintah sebelum ditetapkan dalam APBN. Ia menargetkan keputusan final mengenai besaran anggaran akan diambil pada bulan September mendatang.
