JAKARTA - Dalam sebuah kuliah umum yang diadakan di Graha Bhakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pusat pada Sabtu (18/7), Vedi Hadiz, seorang Guru Besar Studi Asia di University of Melbourne, Australia, menyampaikan pandangannya mengenai tantangan yang dihadapi reformasi Indonesia. Dia menilai bahwa reformasi masih terjebak dalam kebuntuan akibat keberadaan struktur oligarki yang tetap bertahan dan beradaptasi sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru.
Vedi menjelaskan bahwa oligarki tidak hanya sekadar kekuasaan yang dimiliki oleh segelintir orang kaya, tetapi juga merupakan suatu hubungan kekuasaan yang bersifat struktural. "Oligarki sebetulnya adalah suatu hubungan yang terstruktur, bersifat struktural, bukan individual, di mana ada aliansi atau fusi kepentingan antara birokrasi atas, politisi, dan modal besar," ungkapnya.
Oligarki dan Keterkaitannya dengan Birokrasi
Dia menekankan bahwa kelompok konglomerat di Indonesia tidak dapat menjalankan kepentingannya tanpa dukungan dari birokrasi dan elite politik, yang mencakup perizinan proyek, subsidi, hingga konsesi lahan. Oleh karena itu, Vedi berpendapat bahwa kebuntuan reformasi tidak bisa sepenuhnya disalahkan kepada para taipan.
Menurutnya, akar oligarki telah terbentuk sejak era Orde Baru melalui hubungan yang erat antara modal, birokrasi, dan keluarga Cendana yang berpusat pada kekuasaan Presiden Soeharto. Setelah Reformasi 1998, struktur tersebut tidak hilang, melainkan bertransformasi, memasuki partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa. "Tidak ada satu partai besar pun yang tidak dikuasai oleh oligarki, atau tidak ditandai oleh dominasi oligarki pada partai tersebut. Tidak ada satu pun," tegasnya.
Desentralisasi dan Resentralisasi Kekuasaan
Vedi juga mencatat bahwa dua dekade pertama reformasi ditandai dengan desentralisasi kekuatan oligarki ke daerah, yang menghasilkan banyak elite lokal dan memperluas praktik korupsi. Namun, dalam dekade terakhir, terjadi resentralisasi kekuasaan politik dan ekonomi. Dia mengomentari tentang Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang dianggap sebagai presiden pertama dari luar lingkaran oligarki. Namun, karena kurangnya basis politik dan ekonomi yang kuat, Jokowi akhirnya terserap ke dalam struktur kekuasaan tersebut.
"Kasus dia itu menunjukkan bahwa seorang yang dianggap reformer pun, karena tidak punya basis politik dan ekonomi, akan terserap juga ke dalam vortex oligarki," kata Vedi. Dia menambahkan bahwa proses resentralisasi yang dimulai pada masa pemerintahan Jokowi berlanjut di era Presiden Prabowo Subianto melalui kebijakan-kebijakan yang semakin memperkuat konsolidasi kekuasaan.
Sebelum kuliah umum tersebut, anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dan sejarawan Bonnie Triyana menyampaikan bahwa Kudatuli merupakan titik penting yang mempercepat lahirnya Reformasi 1998 dan membuka ruang pluralisme politik di Indonesia. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, yang juga hadir, mengaku memiliki utang politik kepada para korban Kudatuli, karena peristiwa tersebut membuka jalan bagi demokrasi yang membawanya ke dunia politik. "Kudatuli belum selesai, setidaknya dalam tiga hal. Yang pertama, keadilan belum selesai," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengumumkan rencana peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDI Perjuangan pada 27 Juli 2026. "PDI Perjuangan juga akan mengadakan khususnya kegiatan pada tanggal 27 Juli 2026 nanti berupa peresmian suatu monumen Kudatuli untuk mengingatkan bahwa kekerasan atas nama negara itu tidak bisa dibiarkan dan tidak boleh terjadi lagi," jelas Hasto.
Hasto menambahkan bahwa peringatan 30 tahun Kudatuli menjadi momentum untuk merefleksikan bahaya kekuasaan yang otoriter dan anti-kritik. "30 tahun Kudatuli menyadarkan bahwa kekuasaan yang otoriter itu ketika dibiarkan, maka yang ada adalah suatu kekacauan dan kegelapan terhadap masa depan," tuturnya.
