Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

RAPI Sampaikan Usulan kepada Pemerintah Prabowo-Gibran dan DPR

Ketua Presidium RAPI, Derek Loupatty, mengajukan beberapa rekomendasi kepada pemerintah dan DPR RI terkait revisi Undang-Undang Pemilu, menekankan pentingnya integritas dan kecerdasan pemimpin.

D
Dewi Kartika Lestari
29 October 2026 89 pembaca
RAPI Berikan Masukan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPR
RAPI Berikan Masukan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran dan DPR
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Ketua Presidium Rumah Aspirasi Pemilih Indonesia (RAPI), Derek Loupatty, memberikan sejumlah masukan kepada Pemerintah dan DPR RI berkaitan dengan rencana revisi Undang-Undang Pemilu. Hal ini disampaikan setelah acara Deklarasi RAPI yang berlangsung di Gedung Joeang 45, Jakarta Pusat, pada Rabu (28/10).

Derek menegaskan bahwa kualifikasi kepemimpinan, baik di tingkat nasional maupun daerah, seharusnya tidak hanya dinilai dari kelengkapan berkas administratif. "Aspek integritas dan kecerdasan figur jauh lebih penting untuk dinilai oleh pemilih," ujarnya kepada para wartawan.

RAPI juga mengusulkan agar untuk menggantikan kerumitan administrasi ijazah, pemimpin cukup memiliki sertifikasi dari Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) atau menyertakan surat pernyataan bermaterai. "Kami minta agar seluruh pemimpin ini, dia punya kecerdasan, punya integritas. Dan yang paling penting tadi saya lupa menambahkan, ke depan seharusnya pemimpin nasional dan daerah harus dia punya sertifikasi Lemhanas juga," tuturnya.

Dia menambahkan bahwa dalam pemilihan umum yang dilakukan secara langsung, masyarakat seharusnya memilih kandidat berdasarkan kelayakan dan rekam jejak, bukan hanya melihat dokumen pendidikan. "Iya, enggak ada batasan. Kita mau bikin clear bahwa semua anak bangsa yang dinilai layak karena yang pilih rakyat secara langsung," tegasnya.

Derek juga menyatakan bahwa langkah konkret akan segera dilakukan oleh RAPI melalui pengajuan audiensi resmi kepada Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran, dan DPR untuk menyampaikan berbagai usulan yang dapat dimasukkan dalam revisi UU Pemilu. Mengenai polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia berpendapat bahwa isu tersebut seharusnya sudah dihentikan.

Derek memahami bahwa dalam dunia politik terdapat berbagai dinamika dan perbedaan, namun ia mengingatkan bahwa kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi dan golongan. "Jadi, cukup polemik ijazah kita hentikan. Mari kita lihat polemik bangsa ini, yaitu kemiskinan, pengangguran, dan banyak hal yang lebih penting dari pada permasalahan ijazah yang harus dikemukakan,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua Presidium RAPI, Frans Ansanay, menekankan bahwa RAPI berkomitmen untuk menjaga kedaulatan rakyat. "Kami mengajak putra putri Indonesia menjaga kedaulatan Rakyat, Kedaulatan Hukum dan kedaulatan Negara," ujarnya.

Frans menambahkan bahwa kepemimpinan Prabowo-Gibran merupakan suara aspirasi rakyat Indonesia. "Jika ada pihak-pihak yang ingin memisahkan kedua tokoh bangsa ini maka RAPI akan berdiri di depan untuk membela Presiden dan Wakil Presiden yang sudah kita pilih," katanya.

Menurutnya, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan dalam pemilu 2024, sehingga tidak bisa diacak-acak. "Masa, sih, Presiden dan Wakil Presiden pilihan seluruh rakyat Indonesia mau dibubarkan oleh 12 ekor saja dan kita tidak boleh diam saja ketika mereka mencabik-cabik pilihan rakyat Indonesia. Masa depan adalah milik generasi muda saat ini maka sosok itu harus kita kawal terus," pungkasnya.

// Artikel Terkait