Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) seharusnya tidak hanya dipahami sebagai angka-angka, melainkan sebagai representasi dari usaha negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan terhadap usulan pemerintah mengenai RAPBN 2027 yang diproyeksikan mencapai Rp4.000 triliun.
Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Jumat (14/8), Puan menyoroti perkembangan signifikan anggaran negara dari waktu ke waktu. Ia mencatat bahwa pada tahun 2000, APBN berada di angka Rp197 triliun, yang kemudian meningkat menjadi Rp1.126 triliun pada tahun 2010. Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu mengungkapkan bahwa APBN terus mengalami lonjakan hingga mencapai Rp3.842 triliun pada tahun 2026, yang berarti hampir 20 kali lipat dari angka tahun 2000. Dalam RAPBN 2027, Presiden Prabowo Subianto mengajukan angka Rp4.000 triliun.
"Tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun," ungkap Puan di hadapan anggota DPR.
Kenaikan APBN Harus Berdampak Positif
Meski demikian, Puan menekankan bahwa kenaikan APBN yang sangat besar tersebut tidak akan memiliki makna jika tidak memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Ia memberikan contoh, APBN seharusnya dapat dirasakan oleh petani yang menunggu hasil panen, anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat kurang mampu yang memerlukan layanan kesehatan, serta pencari kerja yang berusaha memenuhi kebutuhan keluarga.
"Angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat," tegas putri Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri.
APBN Harus Berorientasi pada Kesejahteraan
Oleh karena itu, Puan mendorong agar pengukuran APBN tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan atau besaran alokasi belanja, tetapi juga harus mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di berbagai sektor. "APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," tambahnya.
Tema kebijakan fiskal dalam RAPBN 2027 yang diusulkan pemerintah adalah "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat." Puan menekankan bahwa tema ini harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang menghubungkan pertumbuhan ekonomi dengan keadilan sosial. "Harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan, kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial," ujarnya.
Selain itu, Puan juga menjelaskan mengenai Program Kerja Prioritas Nasional 2027, yang mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, serta penurunan kemiskinan. Program ini harus dilaksanakan sebagai bagian dari politik pembangunan nasional untuk menjaga persatuan bangsa.
"Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil," pungkasnya.
